4 Kebohongan Besar IKN dan PIK 2, Ada yang Parah Banget Sampai Bikin Rakyat Sengsara

 

Jakarta, 9 Desember 2024 – Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan bentuk tipuan besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menjaga citra politiknya. Berikut penjelasan Rocky Gerung dalam beberapa poin:

1. Manipulasi Data Investasi

Rocky Gerung menilai bahwa proyek IKN tidak seperti yang dipromosikan oleh pemerintah, di mana seharusnya menarik banyak investor. Namun, kenyataannya, proyek ini mengalami kekosongan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Jokowi disebut memanipulasi data terkait jumlah MoU yang diklaim sudah ditandatangani. Menurut Gerung, ada klaim ratusan hingga ribuan MoU untuk proyek IKN, tetapi tidak ada realisasi signifikan. Ini dianggap sebagai taktik untuk menutupi kegagalan proyek yang tidak mencapai hasil nyata.

2. Kepentingan Politik untuk Menyelamatkan Citra Jokowi

Rocky Gerung menyoroti bahwa keterlibatan pengusaha seperti Aguan dalam proyek IKN bukan hanya soal investasi bisnis, tetapi lebih kepada kepentingan politik untuk menjaga reputasi Jokowi.

Aguan, sebagai pengusaha besar, disebut melakukan investasi untuk menjaga citra Jokowi yang mulai terancam. Rocky Gerung menyatakan bahwa investasi ini bukan untuk kemajuan negara, tetapi untuk meminimalkan risiko politik yang dapat merusak reputasi Presiden.

3. Memperburuk Ketimpangan Sosial melalui Proyek PIK 2

Gerung juga membahas risiko ketimpangan sosial yang muncul dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang terletak di Pantai Utara Banten.

Proyek ini dianggap memperkuat ketimpangan sosial di Indonesia. Banyak pihak mencurigai bahwa proyek PIK 2 hanya ditujukan untuk kalangan elit tertentu. Ini memicu potensi ketegangan sosial dan etnis dalam masyarakat, di mana akses ke properti eksklusif hanya tersedia bagi segelintir orang, sementara masyarakat lainnya tidak dapat menikmati akses tersebut.

4. Kebijakan Ekonomi Tidak Berpihak pada Rakyat

Rocky Gerung mengecam kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Jokowi, yang cenderung berpihak kepada kelompok elit dan oligarki.

Selama pemerintahan Jokowi, distribusi kekayaan dinilai sangat tidak merata. Alih-alih memberikan kesejahteraan kepada rakyat, pemerintahan Jokowi lebih memperkuat oligarki dan kepentingan kelompok kapitalis yang berhubungan dengan birokrasi. Rocky Gerung menyerukan perlunya kebijakan baru yang benar-benar berpihak kepada rakyat, menciptakan pemerintahan yang adil, serta mengedepankan distribusi kekayaan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Rocky Gerung menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan arah politik yang bukan hanya fokus pada simbolisme tetapi juga mampu menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada kepentingan segelintir orang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga