Abu Janda Minta Pengganti Gus Miftah dari Non Islam, Ferdinand Hutahean: Lebih Baik Utusan-utusan Khusus Itu Dihapus

 

Jakarta, 9 Desember 2024 - Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menanggapi wacana penggantian Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Ferdinand mendukung ide untuk memilih tokoh dari agama non-Islam untuk mengisi posisi tersebut, tetapi ia juga mengusulkan agar jabatan itu sebaiknya dihapuskan sama sekali.

Menurut Ferdinand, penunjukan tokoh dari agama Kristen, Hindu, atau Buddha dapat menjadi simbol kesetaraan semua agama di Indonesia. Dengan hal ini, dapat menunjukkan komitmen negara terhadap toleransi antarumat beragama.

"Memilih tokoh dari agama non-Islam itu baik untuk menunjukkan bahwa semua agama memiliki kedudukan yang sama. Ini akan membuat kesan bahwa kita benar-benar menjunjung toleransi," ujarnya.

Namun, Ferdinand juga mempertanyakan pentingnya jabatan utusan khusus tersebut. Menurutnya, jabatan ini tidak efektif dan hanya menambah beban anggaran negara tanpa memberikan kontribusi yang signifikan.

"Sebisa mungkin, jabatan utusan khusus itu dihapuskan saja. Tidak ada gunanya, tidak efektif, dan hanya membuang anggaran negara," kata Ferdinand.

Ferdinand juga menyarankan bahwa jika Presiden membutuhkan representasi, hal itu dapat dilakukan melalui Menteri, Dirjen, atau pejabat struktural lainnya yang sudah ada.

Sementara itu, Abu Janda juga memberikan pendapat soal posisi Gus Miftah. Abu Janda menyerukan evaluasi jabatan tersebut dan meminta agar posisi itu diisi oleh individu yang memiliki kompetensi di bidang toleransi dan kerukunan.

"Ini adalah kesempatan bagi Presiden untuk mengevaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Jabatan itu jangan diberikan hanya berdasarkan kedekatan politik atau tim sukses," ujarnya melalui media sosial.

Abu Janda menyoroti fenomena intoleransi yang semakin meningkat di Indonesia, seperti pembubaran ibadah Kristen di beberapa daerah, yang dinilainya memerlukan perhatian serius.

"Sejak Presiden menjabat, sudah ada beberapa kasus pembubaran ibadah Kristen, seperti di Sidoarjo dan Bulukumba. Ini harus menjadi perhatian khusus," katanya.

Ia juga mengusulkan agar posisi utusan khusus toleransi diberikan kepada tokoh Kristen, untuk menangani masalah intoleransi yang sering kali menyasar komunitas tersebut.

"Saya berharap Pak Prabowo dan Gerindra dapat mempertimbangkan usulan ini. Berikan jabatan ini kepada orang Kristen, agar masalah intoleransi dapat ditangani secara serius dan efektif," pungkas Abu Janda.(*)

Editor: Elok Repelita R-ID

Baca Juga