Jakarta, 9 Desember 2024 - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, memberikan kritik tajam terkait keberadaan staf khusus dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ia menegaskan bahwa staf khusus tidak seharusnya memiliki pekerjaan sampingan di sektor swasta.
Menurut Dino, hal ini penting untuk menjaga transparansi pemerintahan dan menghindari konflik kepentingan yang dapat memunculkan peluang korupsi.
"Dengan segala hormat, perlu ada kejelasan, penegasan, dan penertiban bahwa semua staf khusus yang masuk Istana dan Kementerian tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan sampingan di swasta, serta harus melepaskan semua itu. Karena hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang korupsi," cuit Dino Patti Djalal melalui akun X pribadinya.
Pernyataan ini muncul setelah isu mengenai Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden mendapatkan sorotan. Raffi Ahmad dikritik warganet karena dinilai sulit memisahkan perannya sebagai publik figur dengan tugasnya sebagai staf khusus Presiden.
Sejumlah netizen memberikan komentar keras mengenai hal ini. Salah satunya, akun @halimah, menulis, "Ini saja usaha patungan Raffi Ahmad, dia pejabatnya, dia yang punya usahanya, dia yang tanda tangan prasastinya. Menggunakan gelar HC abal-abal pula, sungguh miris."
Netizen lain, @johnysibuea, menegaskan bahwa pemerintahan pusat dan daerah seharusnya mematuhi UU No 28/1999 tentang asas penyelenggaraan negara untuk mencegah KKN. "Organisasi pemerintahan harus memberikan contoh dari atas hingga bawah, secara vertikal dan horizontal, untuk menjaga asas pemerintahan yang bersih," tulisnya.
Dino Patti Djalal berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten oleh semua elemen pemerintahan demi menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.(*)
Editor: Elok WA R-ID