[ANALISIS] Karut-Marut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Sebelum Diluncurkan

Repelita Jakarta - Sederet masalah menghiasi persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pakar menilai minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan. Beberapa waktu lalu, viral sebuah video di media sosial tentang pungutan liar (pungli) dalam program MBG. Orang tua siswa diminta membeli perlengkapan makan untuk bisa mendapatkan bantuan.

Setiap anak diharuskan membeli dua set perlengkapan makan. Setiap set dihargai Rp30 ribu. Artinya, orang tua siswa diminta membayar Rp60 ribu per anak agar bisa mendapat Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, ada pula aduan di masyarakat soal Badan Gizi Nasional (BGN) yang menunjuk ormas untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG. Isu ini diiringi dengan kasus penipuan yang memakan korban para pengusaha katering. Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur diminta Rp1 juta untuk bisa ikut menyediakan 1.000 kotak makan. Uang itu disetor kepada orang bernama M yang mengaku bagian dari Pokmas Manunggal Cipto Roso. Belakangan, Pokmas Manunggal Cipto Roso membantah mengelola penarikan uang tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya pada pihak yang mengaku menang tender dari TNI untuk mengelola MBG.

Badan Gizi Nasional juga berkali-kali menerbitkan pernyataan pers untuk mengklarifikasi berbagai isu tersebut. Bahkan, mereka menerbitkan pernyataan pers setiap hari dengan persoalan yang berbeda-beda. "BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Persoalan ini semakin rumit dengan perubahan teknis dalam program MBG. Pemerintah awalnya merencanakan porsi MBG sebesar Rp15 ribu per anak per hari. Namun, Prabowo mengurangi alokasi tersebut menjadi Rp10 ribu per anak per hari dengan alasan anggaran. Selain itu, ada pula kontroversi soal pemilihan menu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan tidak semua anak akan mendapatkan susu. Menurutnya, protein susu bisa digantikan oleh telur, sedangkan kalsiumnya bisa digantikan dengan daun kelor.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai karut-marut persiapan MBG ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional yang masih lemah. Selain baru dibentuk, lembaga ini tidak memiliki struktur hingga ke daerah. "Badan Gizi Nasional ini yang langsung turun ke bawah, dia kan tidak punya kaki di daerah. Inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menjual nama Badan Gizi Nasional," kata Jamiluddin.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyoroti tiga masalah utama dalam pelaksanaan MBG. Pertama, Badan Gizi Nasional belum memiliki struktur yang matang di daerah. Kedua, tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis yang jelas mengenai MBG, yang membuka celah bagi penipuan. "Yang terpenting itu juknisnya jelas. Ukuran gizi setiap porsi harus diatur, termasuk sanksi berat bagi yang tidak melaksanakan," ujar Trubus.

Ketiga adalah masalah transparansi. Trubus menyarankan agar Badan Gizi Nasional membuka semua informasi terkait MBG kepada publik, mulai dari penentuan daerah sasaran, data anak penerima bantuan, hingga proses penunjukan mitra pelaksana di daerah. "Khawatirnya seperti dana desa. Desanya enggak maju, bahkan ada yang desanya tidak ada, tapi anggarannya habis," tambah Trubus.

Trubus juga menyarankan penguatan pengawasan terhadap program ini, dengan melibatkan perguruan tinggi. Menurutnya, kerja sama dengan kampus bisa menjadi langkah untuk memastikan program berjalan sesuai aturan meski Badan Gizi Nasional tidak memiliki struktur di daerah.

Komentar netizen terkait masalah ini pun beragam. Seorang netizen mengungkapkan, "Program ini memang bagus, tapi kalau tidak ada transparansi, bisa disalahgunakan. Harus ada pengawasan yang ketat!" Netizen lainnya menambahkan, "Makan Bergizi Gratis, seharusnya jadi program yang membawa manfaat, bukan malah dimanfaatkan oleh oknum."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok