Dituding Gagal, Mahfud MD Kritik Wacana Ampuni Koruptor: Itu Kolusi, Lihat Akibatnya

 

Repelita Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menuding Mahfud MD sebagai orang gagal setelah Mahfud mengkritik keras wacana pengampunan koruptor yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo.

Mahfud MD menilai wacana tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana korupsi secara damai justru akan menjadi bentuk kolusi. “Mana ada korupsi diselesaikan secara damai, itu korupsi baru namanya kolusi,” ujar Mahfud, pakar hukum tata negara.

Mahfud juga menyinggung soal praktik pengampunan koruptor yang dilakukan secara diam-diam oleh penegak hukum, yang sering kali berujung pada tindakan hukum. “Itu sudah sering terjadi kan, diselesaikan diam-diam antar penegak hukum yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi, Jaksa, polisi, Hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam,” tambahnya.

Mahfud juga merujuk pada Undang-Undang Jaksa Agung yang disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tentang denda damai. Menurut Mahfud, denda damai hanya dapat dikenakan untuk tindak pidana di bidang ekonomi, bukan untuk tindak pidana korupsi. “Pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat saja pasal 35 itu, tindak pidana ekonomi itu ada tiga kepabeanan, perpajakan dan Bea Cukai. Hanya itu yang boleh, kalau korupsi lain gak boleh,” tegasnya.

Mahfud mengingatkan bahwa jika aturan tersebut diberlakukan untuk tindak pidana korupsi, akan ada dampak negatif yang serius. "Tapi terserah aja nanti lihat aja akibatnya. Akan lari semua orang, koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor minta damai dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan kan gitu," tandasnya.

Terkait dengan pernyataan tersebut, Mahfud MD dituding sebagai orang gagal oleh Habiburokhman. Habiburokhman juga meminta Mahfud untuk tidak menghasut publik dengan opini-opininya yang kontroversial.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga