Hentikan Penyanderaan Politik! Hendri Satrio Desak PDIP Transparan Soal Bukti Korupsi Petinggi Negara

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti urgensi transparansi dalam polemik dugaan korupsi petinggi negara yang melibatkan isu bukti-bukti video yang dikabarkan dimiliki oleh Hasto Kristiyanto dan PDIP.

“Jadi gini, kalau menurut saya, memang kalau ada, dibuka saja. Sehingga misteri di balik ini tuh selesailah,” tegasnya.

Hendri Satrio mengungkapkan bahwa langkah membuka semua bukti secara transparan akan menghentikan praktik "penyanderaan politik" yang dianggap merusak kesehatan demokrasi di Indonesia.

Penyanderaan politik, dalam pandangannya, sering kali terjadi di antara penguasa dan mantan penguasa.

“Ini kan seperti ada proses sandra dalam politik kita, jadi enggak sehat politiknya. Tapi sandra-sandra politik ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa,” ujarnya.

Kedua pihak memiliki "kartu truf" berupa data atau rahasia yang dapat digunakan untuk saling menekan.

Praktik ini, kata Hendri, justru memperburuk iklim politik nasional, membuat kasus hukum menjadi tergantung tanpa kejelasan penyelesaian, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem.

Ia menilai bahwa jika bukti yang dimaksud memang ada, semua pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya membuka fakta secara terang benderang.

Proses hukum harus berjalan tanpa intervensi politis agar isu ini tidak menjadi ajang tarik-menarik kekuasaan.

Langkah ini juga dapat menjadi jalan untuk mengembalikan fokus publik pada isu-isu lain yang lebih penting, seperti penanganan kasus korupsi besar atau program pembangunan nasional.

Hendri Satrio mengkritik proses hukum yang sering kali digunakan sebagai alat penyanderaan.

Ia mencontohkan bagaimana status tersangka dalam sebuah kasus kadang dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian yang jelas.

Hal ini tidak hanya menghambat keadilan, tetapi juga menciptakan ketegangan politik yang tidak sehat.

Hendri juga menyebut bahwa praktik penyanderaan politik cenderung mengalihkan perhatian masyarakat dari berbagai isu penting lain.

Misalnya, skandal korupsi besar yang melibatkan jumlah fantastis namun mendapat hukuman ringan justru terabaikan karena publik lebih sibuk mengikuti drama politik yang tidak kunjung selesai.

Dengan membuka seluruh bukti secara transparan, Hendri Satrio yakin bahwa praktik penyanderaan politik dapat dihentikan.

“Jadi begitu disampaikan ada video-video, ya udah buka aja sih. Kan kalau sudah terbuka semua, tidak ada lagi penyanderaan. Mudah-mudahan politiknya di Indonesia semakin sehat, demokrasinya juga semakin sehat, jadi larinya ke arah sana,” tuturnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga