Kampus Minta Mahasiswa Asing Balik ke AS Sebelum Trump Dilantik, Kenapa?

 

Repelita, Washington DC - Ketakutan dan ketidakpastian menyelimuti banyak kampus di Amerika Serikat (AS) menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari 2025. Sejumlah kampus meminta mahasiswa asing untuk segera kembali ke AS sebelum Trump resmi menjabat.

Beberapa universitas di AS telah menyarankan mahasiswa internasional untuk kembali lebih awal dari liburan musim dingin. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan diberlakukannya larangan perjalanan seperti yang terjadi pada awal masa jabatan Trump sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terulangnya insiden di mana mahasiswa terlantar di luar negeri.

Tercatat lebih dari 1,1 juta mahasiswa internasional belajar di berbagai perguruan tinggi dan universitas di AS selama tahun akademik 2023-2024. Trump telah berjanji akan memberlakukan kebijakan imigrasi yang lebih ketat setelah resmi menjabat.

Salah satu kebijakan yang dijanjikan adalah perluasan larangan perjalanan terhadap individu dari negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, visa pelajar juga dapat dicabut bagi mahasiswa yang dianggap “radikal anti-Amerika dan antisemit”. Sebagian besar mahasiswa internasional di AS memiliki visa nonimigran yang memungkinkan mereka belajar, namun visa ini tidak memberikan jalur hukum untuk tinggal secara permanen.

"Ini adalah waktu yang menakutkan bagi mahasiswa internasional," kata Pramath Pratap Misra, seorang mahasiswa asal India yang baru saja menyelesaikan studi sarjananya di Universitas New York (NYU). NYU tercatat memiliki lebih dari 27.000 mahasiswa internasional selama tahun akademik lalu, menjadikannya universitas dengan jumlah mahasiswa internasional terbanyak di AS.

Para mahasiswa di kampus-kampus dari New York hingga California tidak hanya menghadapi tekanan menyelesaikan ujian akhir sebelum liburan musim dingin, tetapi juga harus mempersiapkan diri menghadapi potensi gangguan dalam studi mereka. Beberapa universitas telah mengeluarkan peringatan agar mahasiswa menunda atau memperpendek rencana perjalanan ke luar negeri.

Kantor Pembelajaran Global Cornell University meminta mahasiswa internasional agar kembali ke AS sebelum semester musim semi dimulai pada 21 Januari. Universitas tersebut juga menganjurkan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan penasihat mereka dan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan penundaan.

"Larangan perjalanan kemungkinan akan diberlakukan segera setelah pelantikan," demikian bunyi peringatan Cornell University. Larangan tersebut diperkirakan akan mencakup negara-negara yang sudah menjadi sasaran kebijakan Trump sebelumnya, seperti Kirgistan, Nigeria, Myanmar, Sudan, Tanzania, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Venezuela, Yaman, dan Somalia. Selain itu, China dan India juga berpotensi ditambahkan ke dalam daftar tersebut.

University of Southern California (USC) yang memiliki lebih dari 17.000 mahasiswa internasional juga telah mendesak mahasiswa asing untuk kembali ke AS seminggu sebelum Trump dilantik. USC memperingatkan bahwa kebijakan baru dapat mencakup perintah eksekutif yang memengaruhi perjalanan dan pemrosesan visa. “Cara teraman untuk menghindari tantangan adalah dengan hadir secara fisik di AS sebelum semester musim semi dimulai pada 13 Januari 2025,” ujar Kantor Layanan Internasional USC dalam sebuah pernyataan.

Selain kekhawatiran atas larangan perjalanan, janji Trump tentang deportasi massal juga memicu kekhawatiran di sektor-sektor penting seperti pertanian, perhotelan, konstruksi, dan perawatan kesehatan. Mahasiswa internasional khawatir kebijakan ini akan mempersulit mereka, terutama jika mereka terlibat dalam rencana perjalanan saat liburan musim dingin.

Di sisi lain, Trump pernah menjanjikan untuk memberikan kartu hijau secara otomatis kepada warga negara asing yang lulus dari perguruan tinggi di AS. Namun, janji ini disertai syarat ketat seperti hanya berlaku untuk lulusan yang dianggap “paling terampil” dan tidak memiliki afiliasi dengan kelompok tertentu yang dianggap berbahaya. Hingga saat ini, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai rencana kebijakan tersebut.

Untuk melindungi mahasiswa, Pusat Hukum dan Kebijakan Imigrasi UCLA mengingatkan bahwa universitas tidak akan merilis informasi terkait status imigrasi mahasiswa tanpa perintah hukum. Universitas juga memiliki kebijakan ketat yang membatasi kerjasama dengan penegak hukum imigrasi federal, termasuk melarang polisi kampus menahan orang atas permintaan pemerintah federal.

Dengan situasi yang terus berkembang, mahasiswa internasional kini harus menghadapi ketidakpastian yang semakin besar menjelang pelantikan Trump pada Januari 2025.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga