Pembatalan Pameran Yos Suprapto Bentuk Kebangkitan Orde Baru di Bawah Kaki Prabowo?

 

Repelita, Jakarta 22 Desember 2024 - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembatalan pameran tunggal pelukis Yos Suprapto yang bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dalam seni dan kebudayaan. Pameran yang seharusnya berlangsung pada Kamis, 19 Desember 2024, di Galeri Nasional itu akhirnya dibatalkan, yang menurut Rocky, mengingatkan pada praktik sensor seni yang terjadi pada era Orde Baru.

"Bayangkan, di masa Orde Baru, karya-karya seni seperti lukisan-lukisan Semsar Siahaan atau Nashar dilarang dipamerkan. Buku-buku Pramoedya Ananta Toer juga dilarang dibaca," ujar Rocky dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya pada Minggu, 22 Desember 2024. Rocky menilai bahwa pembatasan terhadap karya seni di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

Rocky mengkritik ketidakmampuan pejabat kebudayaan dalam memahami fungsi naratif dan kreatif seni. Ia menyebutkan bahwa banyak pejabat di bidang kebudayaan, seperti kepala museum dan ruang pameran, tampaknya tidak memahami pentingnya ekspresi kreatif seniman. Ia juga menyayangkan inkonsistensi pemerintahan dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, yang menurutnya masih menghadapi tantangan besar.

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menanggapi tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa pembatalan pameran Yos Suprapto bukan merupakan tindakan sensor, melainkan keputusan kuratorial. "Tidak ada pembungkaman, tidak ada beredel. Kita mendukung kebebasan ekspresi," tegas Fadli Zon dalam acara pembukaan pameran 130 Tahun Pithecanthropus Erectus di Museum Nasional, Jakarta Pusat.

Fadli menjelaskan bahwa pembatalan pameran ini disebabkan oleh ketidaksesuaian tema lukisan dengan pameran yang direncanakan. Beberapa karya seni Yos Suprapto dinilai oleh kurator tidak mendapatkan persetujuan, dengan alasan bahwa karya-karya tersebut mengandung muatan politik yang provokatif atau bahkan memuat makian terhadap individu tertentu. Selain itu, beberapa lukisan juga dianggap menggambarkan sosok telanjang dengan atribut budaya yang dapat menyinggung pihak tertentu, seperti topi yang menyerupai identitas raja Jawa atau Mataram. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga