Pengamat Hukum Soroti Tragedi Diduga Oknum TNI AU Tembak Warga Sipil di Kebun Sawit Ketapang

Jakarta, 09/12/2024 - Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, mengecam kasus penembakan yang menimpa Mirza Herdandi, warga sipil yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AU dari satuan Komandan Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) di area kebun sawit PT Minamas, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalbar.

Dr. Herman meminta agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan. Ia mempertanyakan alasan keterlibatan TNI AU dalam pengamanan perusahaan sawit. Menurutnya, tidak ada justifikasi yang dapat diterima untuk tindakan penembakan terhadap warga sipil.

“Persoalan ini harus diusut tuntas. Apa kepentingannya TNI AU menjaga keamanan di perusahaan sawit? Insiden penembakan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, apalagi korbannya adalah warga sipil yang belum jelas kesalahannya,” ujar Herman.

Dr. Herman menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil sangat penting dalam menyelesaikan kasus ini. Menurutnya, tindakan penembakan seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Penembakan terhadap warga sipil adalah pelanggaran serius. Ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan negara. Proses hukum yang adil dan transparan harus segera dilakukan,” ujarnya.

Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang peran aparat keamanan dalam kegiatan komersial seperti pengamanan perusahaan swasta. Menurut Herman, keterlibatan militer dalam urusan nonpertahanan perlu pengawasan ketat.

“Keterlibatan militer dalam urusan nonpertahanan bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap negara. Hal ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” tandasnya.

Dr. Herman berharap agar semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa insiden ini tidak hanya diselesaikan secara hukum, tetapi juga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keamanan dan institusi negara.(*)

Editor: 09/12/2024 R-ID

Baca Juga