Geruduk DPRD Provinsi Kalbar, Ini 3 Tuntutan BEM SI Kalbar

 

Repelita, Pontianak - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa BEM SI Kalbar, BEM PTMAI, FKBK, dan DEMA PTKIN dari beberapa kampus di Pontianak menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalbar, pada Senin 6 Januari 2025.

Korwil BEM SI Kalbar, Agim Nastiar, menyampaikan bahwa masyarakat merupakan elemen penting yang menjadi syarat sah terbentuknya suatu negara, serta salah satu sumber pemasukan anggaran negara melalui kewajiban membayar pajak.

"Kali ini pemerintah ugal-ugalan demi memenuhi kantong negara untuk membiayai program-program nasional yang banyak di antaranya tidak ada kepentingan bagi rakyat.

Pemerintah menaikkan tarif pajak yang awalnya PPN menjadi 12%. Lalu teralihkan isunya dengan satu statement yang tidak niat rasanya dan tidak elok seorang menteri membuat putusan melalui sosial media pribadinya, bahwa PPN diubah menjadi PPNBM 12 persen," kata Agim.

Agim juga mengkritik kepolisian yang menurutnya telah menjadi instansi dengan rating ketidakpercayaan rakyat yang tinggi. Ia menambahkan, banyaknya kasus yang melibatkan institusi tersebut membuat mereka merasa harus segera direformasi.

"Makhluk berkemeja putih bercelana hitam sudah tidak terlihat lagi keluyuran dan hanya berani nongolin kepala di pintu pagar," ujar Agim, yang menyindir situasi saat ini yang dianggap tidak demokratis.

Ia juga mengangkat isu terkait pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa kepala daerah akan dipilih oleh DPRD, yang dianggapnya tanpa kajian matang dan berpotensi mengarah pada praktik money politik.

"Kami berkumpul di sini untuk memberikan hadiah yang berisi permasalahan yang dilakukan oleh negara dan harus segera dicari solusinya demi kebaikan negara dan rakyat Indonesia," tambahnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut sejumlah hal, antara lain:

1. Menuntut Prabowo untuk segera mengeluarkan Perpu yang mengatur secara tegas dan jelas terkait PPN 11% dan 12%.
2. Menolak keras wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
3. Menuntut DPR dan Presiden untuk mereformasi instansi POLRI.

Aksi ini menarik perhatian masyarakat dan menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan netizen. Beberapa dari mereka memberikan komentar positif terhadap perjuangan mahasiswa ini. "Aksi yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat, semoga dapat didengar oleh pemerintah," tulis seorang netizen.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga