"Pimpinan KPK Diduga Perpanjangan Tangan Jokowi, PDIP Sebut Hasto Dikriminalisasi untuk Ganggu Kongres"

 

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, disebut menjadi target penahanan sebelum pelaksanaan Kongres DPP PDIP yang akan digelar tahun ini. Tim Hukum DPP PDIP menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk mengganggu jalannya Kongres PDIP.

“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Ronny menduga langkah tersebut bertujuan mengganggu proses konsolidasi partai sekaligus menekan PDIP agar tidak lagi bersikap kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

“Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut internal partai jelang Kongres,” ujar Ronny.

Ronny juga menyatakan bahwa kepemimpinan KPK saat ini merupakan perpanjangan tangan dari Jokowi. Ia menyebut proses seleksi pimpinan KPK yang kini dipimpin Setyo Budiyanto terjadi pada era Jokowi.

“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” ujarnya.

Setelah Setyo Budiyanto dilantik, KPK langsung menetapkan Hasto sebagai tersangka. “Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” ungkap Ronny.

Ronny menambahkan bahwa KPK di bawah kepemimpinan saat ini tidak akan menggubris laporan masyarakat terkait dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya.

Ia menyerukan agar seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga