"Luhut Klaim Warga Tak Bayar Pajak Tak Bisa Urus SIM dan Paspor, Warganet Soroti Koruptor Dapat BPJS Gratis"

 

Repelita Jakarta - Warganet menyuarakan reaksi mereka terhadap ucapan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa warga Indonesia yang tidak membayar pajak tidak akan bisa mengurus SIM dan paspor. Pernyataan ini terkait dengan rekomendasi DEN yang diberikan kepada Presiden Prabowo mengenai digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola negara.

Luhut mengungkapkan bahwa salah satu langkah digitalisasi ini adalah pembatasan pelayanan publik bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak, termasuk tidak dapat mengurus SIM dan paspor.

Namun, pernyataan ini memicu banyak reaksi dari warganet yang merasa tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Koruptor malah dapat BPJS gratis kokk," cuit @viqhani.

"Coba berani ga laporin semua harta dan income di SPT," tulis @kikifadil30.

"Hilih hilih, Harvey Moeis aja gak bayar BPJS bisa urus paspor, jalan-jalan ke luar negeri," ujar @phinapinokio.

"Terserah lou aja. Mayoritas yang hidup di pedesaan tak butuh SIM dan paspor," cuit @FNgunung.

"RAKYAT JADI KORBAN LAGI, Kompeni benar nih Konoha... tidak kasih kesejahteraan, pajak ditarik... kau orang Indonesia atau penjajah!!!" komentar @50kuasa.

Pernyataan Luhut mengenai pajak dan pelayanan publik ini menjadi sorotan, dengan banyak warganet yang menanggapi kebijakan ini dengan berbagai pandangan yang kritis. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga