Penerbitan HGB Area Pagar Laut di Tangerang Dicurigai Berpihak pada Korporasi, Rocky Gerung Sebut Ada Kepentingan Politik

 

Repelita Jakarta - Kasus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap area pagar laut di Tangerang kini memasuki babak baru.

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aspek politis di balik penerbitan sertifikat tersebut, yang belakangan diketahui terjadi saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Namun, Rocky menilai bahwa isu ini bukan sekadar soal siapa yang menerbitkan, melainkan kepentingan besar di baliknya.

“Persoalannya bukan di era siapa sertifikat itu terbit, tetapi siapa yang berkepentingan. Kita tahu ada korporasi besar yang terkait, dan ini kembali bermuara pada Jokowi,” ujar Rocky melalui akun YouTube-nya.

Menurut Rocky, publik tidak hanya ingin mengetahui siapa yang mengesahkan HGB tersebut, tetapi juga siapa yang memberikan perintah untuk menerbitkannya.

Ia menegaskan bahwa dalam setiap penerbitan sertifikat semacam ini, selalu ada keuntungan dan kerugian yang harus dikalkulasi.

Kerugian jelas terlihat dari aspek lingkungan dan hak rakyat, sementara keuntungannya diduga mengalir ke korporasi yang berhubungan erat dengan penguasa.

Rocky juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan korporasi besar seperti Agung Sedayu dan pengusaha Aguan, yang mendapatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Presiden Jokowi.

Ia menduga bahwa proyek ini bukan hanya soal bisnis, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan politik dinasti Jokowi.

“Kenapa sebelum Jokowi lengser, HGB itu diterbitkan? Ini yang harus ditelusuri lebih jauh,” tambahnya.

Meskipun pagar laut telah dibongkar, Rocky yakin bahwa permasalahan ini belum berakhir. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang diuntungkan tidak akan tinggal diam dan kemungkinan besar akan mencari cara lain untuk mempertahankan kepentingannya.

Selain menyoroti kepentingan korporasi, Rocky juga mengaitkan keterlibatan AHY dalam kasus ini dengan kemungkinan jebakan politik untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menilai bahwa meskipun masa jabatan AHY sebagai Menteri ATR hanya berlangsung singkat, penyebutan namanya dalam kasus ini bisa menjadi bagian dari strategi politik untuk melemahkan Demokrat dan SBY.

“Apakah ini jebakan politik dari Jokowi untuk SBY? Wajar kalau muncul spekulasi seperti itu,” ujar Rocky. Ia menambahkan bahwa teori konspirasi akan terus berkembang jika tidak ada transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

Menurut Rocky, kasus ini seharusnya tidak hanya berhenti sebagai skandal yang penuh spekulasi, tetapi harus ditingkatkan menjadi kasus hukum yang nyata.

Ia mendesak aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan dan KPK, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam.

“Harus ada gelar perkara. Kalau dibiarkan, ini akan terus menjadi tanda tanya besar di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan dalam kasus ini bisa berpotensi memicu ketegangan sosial di wilayah Banten, yang dikenal memiliki sejarah konflik yang sensitif.

Menurutnya, ada risiko eskalasi menjadi konflik horizontal jika isu ini tidak segera ditangani secara tuntas dan transparan.

“Jangan sampai kasus ini meledak menjadi konflik sosial yang lebih besar,” pungkas Rocky.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga