Sultan Banten Kritik Pembangunan PIK 2, Sebut Tidak Ada Koordinasi dan Minta Kajian Ulang

 

Repelita, Jakarta - Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja menilai ada kesalahan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pembangunan PIK 2. Menurutnya, selama ini tidak ada koordinasi dengan Kesultanan Banten terkait pembangunan tersebut.

"Karena seharusnya koordinasi dengan kami. Selama ini kami dilewati, saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba PIK berjalan, negosiasi dengan siapa?" ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ada pelanggaran dalam pembangunan PIK 2 dan meminta agar Pemerintah mengkaji ulang proyek tersebut.

"Saya selaku Raja Banten melihat warga Banten masyarakat Banten terdzolimi, tentu harus saya bela. Makanya saya mohon kepada pemerintah untuk dikaji ulang (PIK 2) bagaimana caranya," jelas Sultan.

Ia juga menegaskan bahwa tanah yang digunakan dalam pembangunan tersebut tidak boleh dimiliki, karena itu milik rakyat dan Kesultanan Banten.

"Yang kedua, terkait pembangunan, tanah-tanah yang digunakan tidak boleh dimiliki, karena itu milik rakyat dan Kesultanan Banten," katanya.

Sultan Banten kemudian mencontohkan, seperti wilayah Jogja yang tanahnya hanya perlu disewa dan tidak boleh dimiliki.

"Seperti Jogja, hanya perlu disewa tidak boleh dimiliki. Itu yang benar," ujar Sultan.

Ia juga menambahkan bahwa wilayah Bandara Soekarno-Hatta adalah bagian dari wilayah Kesultanan Banten.

Sultan Banten mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat sipil, untuk duduk bersama mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

"Pembangunan harus memperhatikan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kita semua bertanggung jawab menjaga bumi ini," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga