Bahlil Jadi Bahlul, Kebijakan Gas 3 Kg Membuat Rakyat Terinjak

Repelita Jakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menciptakan kontroversi dengan kebijakan distribusi gas 3 kg yang menuai kegaduhan di kalangan rakyat. Kebijakan ini menyebabkan antrean panjang dan bahkan telah menelan korban jiwa. Ketika bertemu dengan DPR, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penataan distribusi jangka panjang meskipun berisiko bagi masyarakat dalam jangka pendek.

Namun, kebijakan tersebut justru semakin menyusahkan rakyat. Banyak yang mengeluh karena harus menempuh jarak jauh dan mengantri panjang hanya untuk mendapatkan gas 3 kg. Sebelumnya, masyarakat juga telah dibuat bingung dengan kebijakan penggantian minyak tanah ke gas untuk kebutuhan dapur.

M Rizal Fadillah, seorang pemerhati politik dan kebangsaan, dalam pandangannya menilai bahwa kebijakan yang dibuat Bahlil adalah kebijakan yang justru memperburuk keadaan rakyat. Ia menyebut bahwa kebijakan distribusi gas melon 3 kg ini sebagai "Petaka," yang justru membuat rakyat semakin sulit. Menurutnya, rakyat kini tidak hanya menghadapi antrean panjang, tetapi juga sebuah sistem yang tidak berpihak pada kepentingan mereka.

Fadillah menilai, kebijakan ini mencerminkan pola pikir pendek yang mulai berkembang sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kebijakan yang mengandalkan berbagai program bantuan sosial, kartu, dan pemberian kaos hanya menciptakan kesan bahwa rakyat dianggap miskin dan membutuhkan bantuan. Kini, dengan kebijakan Bahlil, rakyat dipaksa untuk memahami sesuatu yang sangat jauh ke depan, tanpa memperhatikan kesulitan yang mereka hadapi saat ini.

M Rizal Fadillah juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang memerintahkan kebijakan ini. Menurutnya, Bahlil, yang kini menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Prabowo, pasti tidak bisa mengambil kebijakan besar tanpa sepengetahuan atau perintah dari atasannya, yakni Prabowo Subianto. Namun, Fadillah mencatat bahwa Bahlil juga tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi, yang merupakan figur penting dalam karir politiknya.

"Saat ini Bahlil seolah bermain pada dua kaki. Sebagai Menteri di Kabinet Prabowo, Bahlil seharusnya mengutamakan kebijakan yang mendukung pemerintahan Prabowo. Namun, ia juga memainkan peran penting sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang posisinya tidak lepas dari tekanan Jokowi," kata Fadillah.

Lebih jauh lagi, Fadillah melihat bahwa ada sebuah permainan politik yang terjadi di antara Jokowi dan Prabowo. Kebijakan distribusi gas 3 kg yang dibuat oleh Bahlil seakan menjadi bagian dari strategi untuk menggangu koalisi yang ada. "Gajah bertarung, pelanduk mati di tengah," ujar Fadillah, menyindir ketegangan antara dua kekuatan politik besar ini, yang justru membuat rakyat kecil menjadi korban.

Bahlil, menurutnya, telah berusaha untuk menarik kebijakan penataan distribusi gas 3 kg ini, dengan harapan mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun, bagi Fadillah, hal ini semakin menunjukkan bahwa kebijakan tersebut justru semakin memperburuk kondisi rakyat. "Prabowo harus segera mengambil tindakan dan membatalkan kebijakan Bahlil ini. Masyarakat harus bisa merasa dilindungi oleh pemerintahnya," tegas Fadillah.

Dengan semua dinamika ini, Fadillah mempertanyakan siapa yang sebenarnya berkuasa di Indonesia: apakah Prabowo atau Jokowi? Apakah ada upaya untuk mempercepat pelumpuhan posisi Prabowo demi kepentingan tertentu? "Apakah ini merupakan bagian dari persiapan untuk 2029, di mana Jokowi kembali maju menjadi Presiden?" ujar Fadillah, menyindir ketidakpastian politik yang ada.

Bagi Fadillah, rakyat kecil yang terinjak-injak dalam permainan politik besar ini harus mulai bangkit. "Saatnya semut menggigit gajah. Rakyat harus mulai melawan dengan gagah, menentang arogansi para pemimpin yang hanya berpikir demi kepentingan diri dan kelompoknya," ungkapnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok