[BREAKING NEWS] Diresmikan Jokowi pada 2021, Bandara Ngloram di Cepu Blora Mati Suri, Aktivitas Penerbangan Terhenti Sejak Maret 2023

Repelita Cepu - Sepi dan lengang, itulah gambaran kondisi Bandara Ngloram yang dibangun pemerintah di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bandara ini diresmikan Presiden Jokowi pada 17 Desember 2021.

Saat tim mendatangi bandara pada akhir Januari 2025, tak ada aktivitas apa pun di dalam terminal maupun area sekitar bandara. Pintu kedatangan maupun keberangkatan di dalam terminal bandara tertutup rapat. Lampu di dalam area tunggu keberangkatan juga dimatikan. Ruang tunggu terminal bagian luar hanya menampilkan deretan kursi kosong.

Di bagian depan terminal, tepatnya di area drop off yang digunakan untuk naik turun penumpang kendaraan pribadi, beberapa bagian atap sudah bocor. Air hujan merembes deras dari atas saat hujan turun dan menggenangi bagian depan terminal.

Tempat parkir kendaraan yang cukup luas tepat di depan terminal juga terlihat kosong melompong. Hanya beberapa motor dan kendaraan dinas Kementerian Perhubungan yang terparkir di area drop off. Akses jalan menuju bandara tampak sepi. Dari dua ruas jalan yang dibangun, satu ruas jalan akses dari jalan raya bahkan ditutup. Dua loket yang sedianya digunakan untuk petugas karcis parkir dibiarkan kosong.

Meskipun belum dapat dikatakan terbengkalai, sudah beberapa bulan ini Bandara Ngloram tidak beroperasi sama sekali karena tidak ada penerbangan pesawat komersial. Sepinya okupansi penumpang menjadi alasan perusahaan maskapai penerbangan enggan beroperasi di bandara ini. Citilink, maskapai yang sempat terbang dari Bandara Ngloram, menghentikan operasinya sejak Maret 2023.

Maskapai anak perusahaan Garuda Indonesia ini membuka penerbangan dari Bandara Ngloram tujuan Halim Perdanakusuma Jakarta pada 27 Januari 2023. Namun, penerbangan Citilink di bandara ini hanya berlangsung kurang dari tiga bulan.

Selama dua bulan pertama pada awal 2023, penerbangan Citilink dilakukan dua kali dalam seminggu, yaitu tiap Rabu dan Jumat. Pembangunan bandara ini diketahui menghabiskan dana APBN sebesar Rp 132 miliar.

Bandara Ngloram sebelumnya dimiliki Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) untuk menunjang operasional perusahaan, tetapi sudah tak beroperasi lagi sejak 1984. Bandara kemudian diserahkan ke Kementerian Perhubungan hingga pada 2018 Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub memulai kembali pembangunan yang rampung pada November 2021.

Pemerintahan era Presiden Jokowi optimistis bahwa keberadaan Bandara Ngloram dapat membantu konektivitas masyarakat Blora dan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat tak perlu lagi pergi ke Semarang atau Surabaya jika ingin menggunakan transportasi pesawat udara.

Bandara yang memiliki luas sekitar 27 hektare ini dilengkapi dengan landas pacu sepanjang 1.500 meter x 30 meter, taxiway 142 meter x 23 meter, dan apron 90 meter x 60 meter. Bandara Ngloram mampu didarati pesawat ATR 72 dan memiliki terminal penumpang seluas 3.526 meter persegi yang dapat menampung hingga 210.000 penumpang per tahun.

Tak adanya aktivitas penerbangan di Bandara Ngloram menjadi perdebatan panas saat Pilkada Blora beberapa waktu lalu. Arief Rohman yang juga bupati petahana menyebut Bandara Ngloram sangat membantu konektivitas warga Blora yang hendak ke luar kota sekaligus dapat mendorong peningkatan pariwisata.

Pernyataan Arief Rohman ditanggapi Abu Nafi, lawannya dalam Pilkada, yang menilai Bandara Ngloram sebagai proyek yang mangkrak. "Saya kadang berpikir, kemarin ketika awal dibuka sudah jalan tiba-tiba tutup lagi. Jadi harapan saya, semoga Bandara Ngloram tidak menjadi sesuatu yang mangkrak lagi," ujar Abu Nafi saat debat kandidat pada 4 November 2024.

Menanggapi kritik tersebut, Arief Rohman yang saat itu sedang cuti kampanye sebagai bupati menjelaskan bahwa Bandara Ngloram telah melalui proses konsultasi dengan pemerintah pusat untuk diaktifkan kembali. "Beberapa kali bandara ini bisa melayani penumpang dan diresmikan oleh presiden. Kendala yang ada adalah bandara ini merupakan aset pusat, dan dana pembangunannya sepenuhnya berasal dari kementerian pusat, jadi kita hanya menerima manfaat," jelasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga