Dedi Mulyadi Bengong Dengar Cerita 2 Pelajar SMAN 7 Cirebon, Uang PIP Mereka Disunat Rp 250 Ribu

 

Repelita, Cirebon - Gubernur Jawa Barat yang belum dilantik, Dedi Mulyadi, terkejut mendengar curahan hati dua pelajar SMAN 7 Cirebon pada Jumat, 7 Februari 2025. Kunjungan mendadak Dedi ke sekolah tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti permasalahan PDSS yang berpotensi menghambat ratusan siswa mendaftar SNBP. Namun, kedatangan Dedi justru diwarnai dengan keluhan dari dua pelajar tersebut mengenai pemotongan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam pertemuan yang sempat disiarkan langsung melalui Facebook Tribun Jabar, dua pelajar perempuan tersebut menceritakan bagaimana mereka menerima bantuan PIP, yang seharusnya diberikan penuh, namun dipotong sebesar Rp 250 ribu. Pemotongan itu dilakukan dengan cara mengambil buku tabungan, kartu ATM, serta nomor pin mereka.

Dedi Mulyadi langsung mendengarkan keluhan tersebut dan meluruskan informasi yang sempat salah dipahami oleh para pelajar. “PIP itu bantuan pemerintah, bukan bantuan dari partai,” jelas Dedi.

Setelah berbicara dengan pelajar, Dedi melanjutkan dialog dengan operator sekolah mengenai kendala teknis terkait PDSS yang dapat menghalangi siswa mendaftar SNBP. Dedi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan masalah ini dan memperbaiki sistem yang bermasalah. Ia juga meminta agar lebih banyak petugas yang dilibatkan dalam proses pendaftaran untuk menghindari kendala serupa di masa depan.

"Saya ke sini mau bantu kalian agar bisa ikut SNBP, jangan khawatir," ujar Dedi kepada para siswa yang menyambutnya di kelas. Menurut Dedi, sekolah-sekolah di Jawa Barat yang mengalami masalah serupa juga akan mendapatkan perhatian dan solusi.

Dedi juga memastikan akan berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk membuka portal yang sempat terhambat agar proses pendaftaran berjalan lancar. "Kendala-kendalanya segera kita atasi. Saya juga mendukung honor bagi para petugas operator. Saya minta jumlahnya ditambah menjadi lima orang," ujar Dedi.

Mengenai kemungkinan adanya sanksi terhadap sekolah yang mengalami kesalahan dalam proses PDSS, Dedi menyatakan akan memeriksa lebih lanjut apakah masalah tersebut disebabkan kelalaian atau faktor sistem. Ia menegaskan bahwa jika kendala berasal dari sistem, itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaikinya.

Dedi juga menjanjikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh SMAN 7 Cirebon akan segera diselesaikan, memberi kepastian kepada siswa bahwa mereka tidak akan kehilangan kesempatan untuk mendaftar SNBP.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga