Diomelin Warga, Bahlil: Nggak Apa-Apa, Itu. Saya Digaji untuk Mengurus Mereka

Repelita, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, siap menghadapi protes yang muncul terhadap kebijakannya terkait distribusi LPG 3 kg. Ia menegaskan bahwa protes tersebut merupakan konsekuensi dari posisi yang diembannya sebagai pejabat negara.

Bahlil menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai oleh sebuah stasiun TV nasional. Dalam wawancara tersebut, pewawancara mengangkat momen viral yang menampilkan seorang warga yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan Menteri asal Papua itu. Menanggapi hal tersebut, Bahlil dengan tegas menyatakan, "Nggak apa-apa, itu rakyat kita, saya digaji oleh rakyat untuk mengurus mereka," kata Bahlil, seperti yang dikutip pada Sabtu (8/2/2025).

Ia juga mengakui bahwa dinamika seperti itu sudah diprediksi sebelumnya. Sebagai seorang pejabat, ia mengaku siap menghadapi risiko dan tantangan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Bahlil, meskipun ada kepahitan di lapangan, kebijakan yang diterapkan telah membawa perubahan positif, terutama dalam hal harga LPG 3 kg. "Lihat sekarang dari harga Rp 23 ribu, Rp 25 ribu (per tabung LPG 3 kg), sekarang HET semua, Rp 18 ribu, Rp 19 ribu," ujar Bahlil.

Menteri ESDM tersebut menjelaskan bahwa ia tidak hanya mengandalkan informasi dari stafnya, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memantau situasi di berbagai daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang diharapkan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, ia menekankan bahwa kini tidak ada lagi antrean panjang untuk membeli gas melon di Jabodetabek maupun di daerah lainnya.

"Sekarang sudah jauh lebih baik, andaipun ada antrean, di daerah Jabodetabek ini Insya Allah sudah clear, di daerah-daerah, di provinsi lain, mungkin tidak lebih dari lima, enam orang, antre," kata Bahlil.

Bahlil juga mengunjungi Provinsi Riau untuk menyerap aspirasi warga. Ia menyatakan bahwa salah satu harapan masyarakat adalah agar LPG 3 kg dapat dijual lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memastikan bahwa rakyat dapat dengan mudah mengakses barang tersebut.

Untuk mewujudkan hal itu, Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengubah pengecer menjadi subpangkalan, yang bertujuan agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan mendapatkan fasilitas secara gratis.

Sebelumnya, Bahlil mengeluarkan kebijakan yang hanya memperbolehkan pangkalan resmi untuk menjual gas melon, guna memudahkan pengawasan distribusi dan mengurangi potensi subsidi yang salah sasaran. Namun, kebijakan ini memicu gejolak di lapangan, sehingga pada akhirnya aturan tersebut diperbaharui, dan pengecer yang terdaftar dalam aplikasi merchant Pertamina (MAP) dapat menjadi subpangkalan yang tetap dapat menjual LPG 3 kg. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga