HEBOH Pemangkasan Anggaran, Proyek IKN Terancam Mangkrak di Era Pemerintahan Prabowo

 

Repelita, Jakarta - Nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai di era Presiden ke-7 RI, Jokowi, tampaknya bakal mangkrak. Hal ini disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran yang sedang gencar diterapkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek IKN tidak dilanjutkan karena adanya pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat ditemui awak media di Gedung Parlemen, Senayan pada Kamis (6/2/2025), menyebutkan bahwa proyek IKN masih belum ada progresnya. “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada,” ujar Dody.

Alih-alih menjelaskan progres proyek IKN, Dody justru melempar guyonan kepada wartawan. “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” kelakar Dody.

Kehadiran Menteri PU Dody di Gedung Parlemen tersebut terkait dengan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, di mana ia membeberkan perkembangan proyek IKN. Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran yang ditetapkan tahun lalu. Pada tahun 2024, dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN tercatat mencapai Rp 40,29 triliun.

Namun, Dody juga mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo. Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi ini, beberapa kegiatan fisik pengembangan infrastruktur terpaksa dibatalkan.

“Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025 kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas,” kata Dody dalam RDP tersebut.

Dody juga menyebutkan bahwa Kementerian PU melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu anggaran sebelumnya yang berjumlah Rp 110,5 triliun. Dengan pemangkasan tersebut, sisa total pagu anggaran setelah efisiensi adalah Rp 29,57 triliun.

Beberapa rincian kegiatan yang terdampak efisiensi di Kementerian PU antara lain adalah pembatalan kegiatan fisik, pembatalan perbelanjaan alat baru, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, serta pengurangan belanja ATK secara signifikan. Selain itu, kegiatan seremonial, rapat/seminar luring, serta belanja kehumasan yang kurang prioritas juga akan ditiadakan.

Kebijakan efisiensi anggaran ini tentu berdampak besar terhadap kelanjutan berbagai proyek infrastruktur, termasuk IKN, yang tengah menunggu kelanjutan pendanaan untuk tahun-tahun mendatang. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga