Kabar Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet, Ini 5 Menteri yang Mendapatkan Rapor Merah

foto

Repelita, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan melakukan reshuffle kabinet dan pergantian kepala lembaga pemerintahan setelah 100 hari masa kerjanya. Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pembantunya yang tidak bekerja dengan baik untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo setelah acara peringatan Hari Lahir Ke-102 Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.

Pernyataan ini muncul setelah sejumlah menteri dalam kabinet Prabowo mendapat rapor merah versi Center of Economic and Law Studies (Celios). Daftar menteri yang dianggap memiliki kinerja buruk tersebut dimuat dalam studi Celios berjudul "Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran" yang terbit pada 21 Januari 2025.

Studi tersebut menggunakan survei berbasis penilaian ahli atau expert judgment yang melibatkan para jurnalis dengan wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Indikator yang digunakan dalam penilaian mencakup pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, koordinasi, serta tata kelola anggaran.

Berdasarkan survei Celios, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meraih skor terendah dengan nilai minus 113. Pigai bahkan masuk dalam lima besar kategori "Menteri yang perlu di-reshuffle" dan "Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja." Studi tersebut mencatat, "Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan."

Di sektor ekonomi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjadi sorotan dengan skor rapor -39. Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai kinerja Budi Arie belum menunjukkan dampak signifikan, khususnya dalam pengelolaan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. "Budi Arie memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan," ujar Bhima.

Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup juga mendapat perhatian serius. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat rapor terburuk dengan skor -45. Bhima menyoroti kebijakan Raja Juli, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara. Bhima menilai seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi, yang menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mendapat rapor buruk dengan nilai -25. Celios menilai Bahlil gagal menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Minimnya rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batu bara, yang hingga kini belum ada kejelasan implementasinya, menjadi sorotan.

Terakhir, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mendapat nilai -29. Kebijakan desa yang kontroversial dan dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya menjadi penyebabnya.

Di sisi lain, Celios juga mengidentifikasi beberapa menteri dengan kinerja terbaik, yang meraih rapor hijau. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi yang terbaik dengan nilai mendekati 100, mencerminkan kebijakan positif di sektor agama. Menyusul Nasaruddin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga memperoleh rapor hijau.

Akankah kelima menteri yang mendapat rapor merah ini akan dicopot dalam reshuffle kabinet mendatang? Waktu akan menjawab keputusan Presiden Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok