Kebijakan Dinilai Mundur: Prabowo Masak Tega Lihat Rakyatnya Panas-panasan Demi Antre Gas Elpiji 3 Kg?

 

Repelita, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mengkritik kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat mengantre di agen resmi untuk membeli tabung elpiji tiga kilogram. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kesulitan rakyat, yang kini harus menanggung biaya tambahan untuk membeli gas melon tersebut.

"Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar," kata Asep, Selasa (4/2/2025).

Ia mengungkapkan, kondisi ini mencerminkan kemunduran karena pemerintah seharusnya menyediakan berbagai kebutuhan dasar dengan mudah diakses masyarakat.

"Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg," ujar Asep.

Asep menekankan bahwa negara seharusnya mendekatkan kebutuhan dasar kepada rakyat, bukan justru membuatnya semakin sulit untuk dijangkau.

Legislator asal Partai NasDem ini juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera merevisi kebijakan tersebut agar distribusi elpiji 3 kg kembali sampai ke pengecer atau warung. Ia meminta Komisi VI untuk menggelar rapat dengan Pertamina guna memastikan tidak ada masalah di tingkat produksi yang memengaruhi ketersediaan gas bersubsidi.

"Masalah kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya," ujarnya.

Sejak 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan larangan pengecer menjual elpiji 3 kg. Kebijakan ini diterapkan untuk mengontrol distribusi gas bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Masyarakat kini diminta membeli elpiji langsung di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan memastikan ketersediaan stok. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga