Kerugian Ratusan Triliun Rupiah Akibat Aktivitas Ormas, HKI Soroti Dampaknya pada Investasi Industri

 

Repelita Jakarta - Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, kerugian akibat aktivitas organisasi masyarakat (ormas) mencapai ratusan triliun rupiah untuk investasi industri.

Menurut Sanny, kerugian itu tak hanya dari pengeluaran anggaran yang dikeluarkan investor, tetapi juga investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia.

"Itu sih udah pasti, menurut saya itu bisa dikatakan sudah kalau dihitung semuanya ya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan triliun juga tuh. Ratusan triliun," ujar Sanny usai menghadiri Dialog Industri Nasional di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Kamis (6/2/2024).

Sanny mengakui, aktivitas ormas menjadi salah satu kendala besar untuk industri. Namun, hal itu sering tidak muncul di permukaan.

Padahal pemerintah sudah mempromosikan Indonesia agar investor asing mau menanamkan modal di Tanah Air.

"Kita kan selalu (yang dibahas) terkait dengan infrastruktur, insentifnya kurang, padahal itu yang kita hadapi sehari-hari, Kementerian Luar Negeri, BKPM, semuanya boleh roadshow di luar negeri, segala macem (untuk menarik investasi)," ungkap Sanny.

"Begitu investor masuk ke daerah, udah. Dikerjain habis-habisan. Jadi ngadepin yang mereka itu, ya tentunya kan kita berharap ke siapa, kalau bukan ke aparat kepolisian kan?" tegasnya.

Ia lantas menjelaskan untuk membangun industri, investor meminjam uang, membeli mesin-mesin mahal dan menghadapi persaingan yang ketat.

Selain itu untuk mendirikan pabrik harus dipilih lokasi yang strategis untuk kepentingan bisnis dan pasar.

"Dia (investor industri) cari pasar, di mana supaya pembeli mau beli, itu saja sudah pusing dengan persaingan global ini. Sekarang ditambahin disuruh ngadepin yang model-model yang kayak gitu, ya gangguan-gangguan keamanan gitu," jelasnya.

Sanny mengungkapkan, ormas sering meminta agar kebutuhan transportasi, catering dan keperluan pabrik diserahkan kepada mereka.

Selain itu, ada permintaan yang mengatasnamakan untuk putra daerah.

"Padahal itu orang dari daerah-daerah enggak jelas juga, dari jauh-jauh juga, pokoknya kita ini minta jatah kita, harus diberikan ke kita. Kan enggak bisa. Zaman sekarang perusahaan kan untuk menentukan segala sesuatu kan harus melalui proses tender," jelasnya.

"Gimana investornya enggak mundur gitu kan," tegas Sanny.

Ia pun menyampaikan, aktivitas ormas yang merugikan investor terjadi hampir merata di seluruh kantong-kantong industri.

Antara lain Karawang, Bekasi, Jawa Timur hingga Batam. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga