LPG Tiba-tiba Heboh, Pengamat Sebut Isu Pagar Laut Bikin Panik Jokowi dan Kroninya

 

Repelita Jakarta – Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan isu kebijakan terkait tabung gas elpiji 3 kilogram yang diduga sengaja diperbesar untuk mengalihkan perhatian dari kasus pagar laut. Polemik ini menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Jokowi.

Menurut pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan, kebijakan tersebut patut dicurigai sebagai bentuk pengalihan isu untuk meredam perhatian publik terhadap kasus sertifikat laut ilegal yang disebut telah membuat panik Jokowi beserta kroninya.

“Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini adalah pengalihan isu dari kasus pagar laut yang membuat Jokowi dan kroninya panik,” ujar Anthony kepada media.

Anthony menilai kebijakan Bahlil bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyulitkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Bahlil bersama para menteri lain yang diangkat Jokowi telah menjadi penghalang dalam pemerintahan Prabowo.

“Oleh karena itu, Prabowo sebaiknya memberhentikan semua menteri peninggalan Jokowi agar tidak terus menjadi beban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anthony menduga kebijakan gas elpiji 3 kilogram ini bagian dari upaya menjaga kepentingan politik keluarga Jokowi, terutama demi mendukung Gibran Rakabuming Raka.

“Kemungkinan besar Jokowi yang mengatur semua ini untuk kepentingan Gibran,” katanya.

Ia menyarankan agar Prabowo segera menyingkirkan pejabat yang masih loyal kepada Jokowi demi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan visi dan misinya.

“Bahlil dan orang-orang Jokowi lainnya seharusnya tidak boleh lagi dipakai oleh Prabowo,” imbuh Anthony.

Sementara itu, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM untuk memfasilitasi pengecer gas elpiji 3 kilogram agar dapat kembali menjalankan usahanya dengan lancar. Langkah ini diambil untuk memastikan harga gas tetap terjangkau dan pasokan tetap stabil di masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebutkan bahwa Presiden juga meminta agar proses penertiban pengecer dilakukan secara lebih bijak tanpa memberatkan pihak terkait.

“Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan pengecer dapat kembali beroperasi, dengan tujuan menjaga kestabilan harga dan pasokan gas elpiji,” ujar Dasco.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan transisi pengecer menjadi agen sub pangkalan dapat berjalan dengan baik tanpa membebani masyarakat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga