Repelita Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bahwa hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan Luhut melalui akun Instagramnya, yang menggambarkan tantangan besar yang dihadapi dalam program perlindungan sosial selama lima tahun terakhir.
Luhut menyebutkan bahwa sejumlah faktor menjadi penyebab ketidaktepatan sasaran bansos, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia menekankan bahwa dari total anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Pernyataan Luhut ini mendapat respons dari pegiat media sosial Stefan Antonio, yang menyebut pernyataan tersebut seolah mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). "TEMUAN OCCRP SEOLAH DIKONFIRMASI OPUNG LUHUT .. 250 TRILIUN BANSOS GA DITERIMA OLEH YANG BERHAK," kata Stefan diunggahannya di X.
Stefan menekankan bahwa bansos merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos), namun ia menyoroti bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, Menteri Sosial tidak dilibatkan dalam urusan penyaluran bansos. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi. "Kurang Bukti apalagi Wahay APARAT PENEGAK HUKUM @KPK_RI @KejaksaanRI @DivHumas_Polri ?? Kapan kalian mau mulai USUT JOKOWI ??!!!" pungkas Stefan.
Luhut, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi serta memegang sejumlah jabatan lainnya selama era Jokowi, menambahkan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam bansos menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok