Menteri Bahlil Masuk Daftar 5 Menteri Layak Diganti Versi Celios

 Repelita Jakarta - Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios), merilis hasil survei terkait kinerja sejumlah menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Survei dengan tajuk "Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran: Kinerja, Tantangan, dan Harapan" ini mencatatkan lima menteri yang dinilai layak diganti berdasarkan penilaian terhadap kinerja mereka selama 100 hari pertama pemerintahan.

1. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi  

Budi Arie Setiadi mendapat penilaian buruk dengan skor negatif -41 dan masuk dalam kategori menteri dengan kinerja terburuk. Sebanyak 30 persen responden menilai Budi Arie tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama.

Terlebih lagi, keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG) tidak berasal dari kebijakan Menteri Koperasi, melainkan sudah dirancang sebelumnya oleh Badan Gizi Nasional. "Budi Arie dianggap tidak memberikan terobosan dalam mengelola koperasi," tulis Celios.

2. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni  

Raja Juli Antoni menjadi menteri yang memperoleh skor tertinggi dalam daftar reshuffle, yakni 56 poin. Dia dinilai tidak memiliki kontribusi berarti dalam mengatasi krisis iklim yang semakin mendesak di Indonesia.

"Skor ini menunjukkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan dan adanya risiko tinggi terkait program ketahanan pangan yang dapat meningkatkan deforestasi," ungkap Celios.

3. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia  

Bahlil Lahadalia mendapatkan penilaian buruk dengan skor 46 poin. Celios menilai Bahlil tidak efektif dalam pengelolaan sumber daya energi, hilirisasi mineral, dan transisi menuju energi bersih.

Meskipun mengelola sektor yang penting, Bahlil dianggap gagal memberikan kebijakan yang signifikan dalam sektor energi. "Pengelolaan sektor energi dan hilirisasi mineral tidak memenuhi harapan," tulis survei tersebut.

4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Sutanto  

Yandri Sutanto memperoleh skor -29 sebagai menteri dengan kinerja terburuk di bidang sosial dan politik. Menurut Celios, Yandri dicatat terlibat dalam kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam dari publik.

Selain itu, ada dugaan konflik kepentingan yang muncul sejak awal masa jabatannya. "Kontroversi kebijakan desa dan dugaan konflik kepentingan membuatnya layak di-reshuffle," tulis laporan tersebut.

5. Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai  

Natalius Pigai mendapatkan skor -35 dan dinilai tidak terlihat bekerja dalam penegakan HAM. 40 persen responden menilai Pigai tidak mengeluarkan kebijakan atau program yang berarti dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

"Kritik terhadap Pigai mencuat karena kebijakan HAM yang kurang terarah dan sering berbenturan dengan kewenangan lembaga lain," ujar Celios.

Dalam tanggapan netizen, beberapa dari mereka menyatakan bahwa reshuffle kabinet sangat dibutuhkan.

"Menteri yang tidak bekerja harus diganti demi kemajuan bangsa," ujar salah satu pengguna media sosial. Sementara itu, lainnya berharap reshuffle dapat meningkatkan kinerja kabinet untuk lebih efektif menangani isu-isu penting negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga