Prabowo Dikenal Dominasi Kebijakan Luar Negeri, Dewi Fortuna Anwar Soroti Peran Kemlu

Repelita Jakarta - Profesor bidang penelitian di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar menyoroti hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Dia menilai urusan politik luar negeri Indonesia lebih banyak dipegang oleh presiden ketimbang Menlu.

Kondisi ini membuat Dewi ingin tahu sejauh mana peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendukung Prabowo. Dia mempertanyakan apakah Kemlu berperan sebagai tempat kebijakan luar negeri ‘digodok’ atau hanya sekadar menjadi sekretariat ketika kebijakan sudah terbentuk.

Dewi mengatakan ada kesan Prabowo sudah menetapkan apa saja yang harus Kemlu lakukan sehingga menunjuk Sugiono yang bukan berasal dari kalangan diplomat. Keinginan ini, membuat Prabowo enggan memilih Menlu dari kalangan berpengalaman, seperti sejumlah mantan Menlu, yakni Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, atau Retno Marsudi.

“Dia ingin Menlu yang betul-betul presidential aid, yang akan menyalurkan pesan dari presiden ke Kemlu,” kata Dewi saat menghadiri focus group discussion (FGD) secara virtual bersama Tempo pada Rabu, 15 Januari 2024.

Pilihan Prabowo ini, membuat Kemlu secara kelembagaan harus kerepotan memperbaiki jika kesalahan dilakukan presiden. Sebagai contoh, sambung Dewi, Kemlu harus beres-beres usai joint statement Prabowo-Xi Jinping di Beijing yang mengakui wilayah tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

“Ketika ada kesalahan, tidak ada yang berani. Tidak dicek. Jadi, ini merupakan risiko ketika ada inisiatif-inisiatif yang sangat top-down. Enggak ada yang berani mengatakan, ‘Pak, jangan deh’,” ujar Dewi.

Arah kebijakan luar negeri Indonesia secara detail dibahas dalam Majalah Tempo edisi khusus 100 hari kerja Presiden Prabowo yang terbit pekan ini. Dalam laporan “Politik Luar Negeri di Bawah Komandan Prabowo”, Tempo mengungkap adanya dominasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan dan diplomasi politik luar negeri. Sebagai presiden, Prabowo memiliki kecenderungan untuk enggan didikte dalam pengambilan keputusan untuk urusan luar negeri. Keputusan yang Prabowo ambil tanpa kajian matang tak jarang membuat kegaduhan di dalam negeri dan dunia internasional. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga