Satgas Anti-Mafia Tanah Didesak Dibentuk, Faizal Assegaf Sebut Prabowo Harus Tindak Tegas Kejahatan Pertanahan

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Faizal Assegaf mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah jika serius memberantas praktik kejahatan pertanahan di Indonesia.

"Jika Prabowo punya nyali dan serius membela aspirasi rakyat untuk berantas kejahatan mafia tanah, segera bentuk Satgas Anti-Mafia Tanah," ujar Faizal di X @faizalassegaf (2/2/2025).

Dikatakan Faizal, pembentukan Satgas ini merupakan solusi konkret agar pemerintah dapat bertindak cepat dan tegas dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban.

Faizal mengusulkan agar Satgas Anti-Mafia Tanah ini berada langsung di bawah kewenangan Presiden.

Selain itu, ia menyarankan agar tim ini diisi oleh tokoh-tokoh kritis yang dikenal memiliki rekam jejak dalam penegakan hukum dan advokasi rakyat.

Beberapa nama yang disebutnya antara lain mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pakar hukum Refly Harun, akademisi Margarito Kamis, serta advokat senior Todung Mulya Lubis.

Selain itu, ia juga menyebut keterlibatan perwakilan akademisi, aktivis, serta figur dari kalangan militer dan kepolisian seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Wakapolri Oegroseno.

"Dengan demikian, ribuan praktik kejahatan mafia tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat dituntaskan melalui sinergi negara dan rakyat," tegas Faizal.

Faizal menegaskan bahwa tanpa langkah konkret dari pemerintah, masyarakat akan terus menjadi korban kehilangan hak atas tanah mereka akibat praktik mafia tanah yang semakin merajalela.

"Tanpa kemauan tersebut, rakyat akan terus menjadi korban atas kehilangan hak-haknya di negeri ini," tandasnya.

Pernyataan Faizal ini muncul di tengah maraknya kasus mafia tanah yang seringkali melibatkan oknum aparat dan penguasa. Wacana pembentukan Satgas Anti-Mafia Tanah pun menjadi sorotan publik sebagai langkah yang dinilai dapat mempercepat pemberantasan praktik ilegal tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga