Tangan-tangan kotor (sengaja) lakukan Media Spin dalam kasus Elpiji 3 Kg ?

 

Repelita Jakarta - Media massa di Indonesia, baik yang mainstream maupun alternatif, termasuk semua platform media sosial, ramai memperbincangkan perubahan pola distribusi Liquid Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kg atau yang lebih dikenal sebagai gas melon sejak awal Februari 2025. Perubahan ini terjadi tanpa sosialisasi yang memadai, membuat masyarakat harus mengantre panjang hingga beberapa kilometer untuk mendapatkannya.

Perubahan pola distribusi ini membuat masyarakat yang sebelumnya terbiasa membeli gas melon di warung atau pengecer terpaksa pergi ke distributor resmi yang lokasinya jauh dan menerapkan pembatasan ketat. Hal ini memicu keluhan luas karena dianggap mempersulit masyarakat yang telah lama bergantung pada LPG 3 kg sebagai kebutuhan sehari-hari.

Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes, seorang pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB independen, mengungkapkan keprihatinannya terkait situasi ini. Dia menyebut perubahan kebijakan distribusi ini tidak hanya menyusahkan masyarakat, tetapi juga telah menelan korban jiwa. “Seorang ibu rumah tangga di Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah kelelahan mengantre gas melon seharian,” ujarnya. Menurutnya, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman masa lalu saat perubahan pola konsumsi dari minyak tanah ke gas dilakukan dengan sosialisasi intensif meski disertai pemaksaan secara halus.

Roy Suryo juga menyoroti tanggapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menurutnya kurang memberikan solusi konkret. “Bahlil bahkan sempat menyalahkan oknum pengusaha yang diduga memonopoli pembelian LPG dari distributor dan menjualnya dengan harga di atas HET,” ungkapnya. Untungnya, Presiden Prabowo Subianto dengan cepat memanggil Bahlil dan memberikan instruksi agar kebijakan ini dihentikan.

Lebih lanjut, Roy Suryo mengungkapkan bahwa situasi ini dapat dikaitkan dengan teori komunikasi politik yang dikenal sebagai media spin. Teknik ini digunakan untuk membelokkan atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lain yang lebih besar dan krusial. “Dengan adanya kegaduhan ini, perhatian publik teralihkan dari kasus besar seperti reklamasi ilegal di PIK2, kasus Budi Online, hingga penobatan mantan Presiden Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup dunia versi OCCRP,” jelasnya.

Roy Suryo memperingatkan bahwa tangan-tangan kotor di balik kasus ini mungkin akan terus memunculkan isu-isu baru sebagai bentuk pengalihan perhatian. “Presiden Prabowo jangan lengah, karena seperti kata Bung Karno, musuh terbesar bukan dari luar, tetapi justru dari dalam,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga