Tata Kelola Distribusi Elpiji 3 Kg Diperketat, Bahlil Sebut Peran JK Sangat Penting

Repelita Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan wejangan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) terkait tata kelola yang efisien dalam mengatur distribusi elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Bahlil.

"Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting," kata Bahlil.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa JK berbagi pandangannya terkait program elpiji 3 kg yang disubsidi yang diinisiasi pada masa pemerintahannya sebagai Wakil Presiden. Menurut Bahlil, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi gas tersebut cukup besar, sehingga tata kelola distribusinya perlu dilakukan dengan cermat agar tepat sasaran.

"Kita ini kan subsidi besar Rp87 triliun, ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa saat ini Kementerian ESDM sedang berupaya mewujudkan tata kelola yang tepat untuk elpiji bersubsidi, karena banyaknya kecurangan yang terjadi, khususnya di tingkat pengecer. Beberapa temuan kecurangan yang terungkap antara lain peningkatan harga yang signifikan dan pengoplosan kandungan gas yang merugikan rakyat.

"Ada di tingkat-tingkat masyarakat itu, (elpiji 3 kg) dibeli sampai harga Rp 25 ribu per tabung. Harusnya berdasarkan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah Rp 20 ribu sekitar Rp18 ribu-Rp19 ribu. Apalagi kalau langka beberapa bulan lalu Rp 25 ribu, ada juga yang Rp 30 ribu. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik," kata Bahlil.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar elpiji 3 kg yang disubsidi hanya boleh dijual di pangkalan dan tidak lagi oleh pengecer mulai 1 Februari 2025. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan penumpukan antrean di berbagai pangkalan gas di Indonesia.

Setelah tiga hari berjalan dan muncul tantangan baru di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meminta Kementerian ESDM untuk memperbolehkan pengecer kembali berjualan elpiji 3 kg dan melakukan penertiban harga secara parsial.

Jusuf Kalla, yang memimpin konversi minyak tanah ke gas pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga turut berbicara mengenai kebijakan pengalihan energi. Pada 2007, JK memimpin konversi dari minyak tanah ke gas elpiji akibat tingginya harga BBM jenis itu. Saat itu, pemerintah harus menanggung biaya subsidi Rp 5 ribu per liter minyak tanah.

"Penggunaan gas elpiji secara masif terjadi pada periode tersebut, dan pemerintah harus menanggung subsidi besar untuk memastikan masyarakat bisa menikmati gas dengan harga terjangkau," jelas Bahlil.

Sejak saat itu, program pengalihan energi dari minyak tanah ke gas elpiji terus berjalan, meskipun sempat ada penolakan dari warga yang takut menggunakan gas. Namun, lambat laun minyak tanah menghilang dari dapur masyarakat Indonesia.

Seiring waktu, harga gas elpiji 3 kg menjadi lebih terjangkau bagi banyak rumah tangga. Meski demikian, subsidi gas terus meningkat, dengan anggaran subsidi gas pada 2023 mencapai Rp 117 triliun, dan pada 2024 menurun menjadi Rp 87,4 triliun.

Pemerintah terus berupaya mengerem penggunaan gas tabung melon, salah satunya dengan kebijakan pada 1 Januari 2024 yang menyatakan gas subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Namun, upaya ini tetap menemui tantangan, karena masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan gas bersubsidi tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga