Trump Jadi Caplok Greenland? Ternyata Begini Jadinya Berdasarkan Penjelasan PM Denmark

 

Repelita, Kopenhagen - Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen telah menyatakan kesiapan negaranya untuk mengizinkan Amerika Serikat memperkuat kehadirannya di Greenland. Hal ini merupakan bagian dari upayanya untuk mengurangi eskalasi krisis diplomatik dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump atas pulau terbesar di dunia tersebut.

Frederiksen menambahkan bahwa wilayah tersebut sudah menjadi tuan rumah pangkalan militer AS yang memantau ruang angkasa dan mendeteksi ancaman rudal. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat "dapat memiliki lebih banyak kemampuan" di kawasan tersebut.

Perdana Menteri juga mencatat bahwa dia sepenuhnya setuju dengan Amerika bahwa kawasan Arktik "telah menjadi lebih penting ketika kita berbicara tentang pertahanan, keamanan, dan pencegahan."

"Ada kemungkinan untuk menemukan cara guna memastikan kehadiran yang lebih kuat di Greenland, dan baik Denmark maupun NATO siap memperluas kerja sama di kawasan tersebut," tambahnya.

Frederiksen menekankan bahwa "Greenland adalah bagian dari Denmark dan tidak untuk dijual."

Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan riset Inggris "YouGov" beberapa hari lalu, 46% warga Denmark percaya bahwa Amerika Serikat merupakan "ancaman yang sangat besar" atau "ancaman yang agak besar" bagi negara mereka.

Koran Amerika Politico juga berbicara tentang bahaya Presiden AS Donald Trump yang merebut Greenland. Mereka menyebutnya sebagai tindakan besar bagi perusahaan bahan bakar fosil yang dapat mendorong planet ini ke dalam spiral perubahan iklim yang tidak akan ada harapan untuk pulih.

Finlandia mendukung Greenland tetap menjadi bagian dari Denmark. Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo menegaskan pada Minggu (26/1) bahwa perbatasan internasional harus dihormati dan menolak segala upaya sepihak untuk mengubahnya.

"Sangat jelas bahwa kapal Eagle S bertanggung jawab atas kerusakan kabel. Juga jelas bahwa armada bayangan Rusia telah berulang kali menyebabkannya," kata Orpo mengenai insiden yang terjadi di Laut Baltik.

Orpo mengonfirmasi bahwa penyelidikan atas insiden tersebut sedang berlangsung. Laut Baltik telah menyaksikan serangkaian gangguan besar sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022.

Pejabat Eropa menduga adanya sabotase yang mungkin terkait dengan tindakan Rusia di wilayah tersebut, meskipun Kremlin telah menepis klaim tersebut sebagai "tidak masuk akal." (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga