[BREAKING NEWS] GEGER Dugaan Skandal dan Penyalahgunaan Wewenang, Nasaruddin Umar Didesak Mundur

 

Repelita Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar diduga terlibat dalam sejumlah kasus amoral dan penyalahgunaan wewenang.

Investigasi yang dilakukan berbagai pihak mengungkap indikasi pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan serta pelanggaran etika dalam kepemimpinannya.

Aliansi Pemuda Lintas Agama bersama Ketua Masyarakat Anti Pelecehan dan Aliansi Pemuda Islam Nusantara menyatakan beberapa korban bersedia memberikan kesaksian.

Di antara korban tersebut adalah perempuan berinisial S, pekerja EO, dan N, pegawai BUMN terkemuka. Beberapa mahasiswi Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) juga dikabarkan siap bersaksi.

Salah satu korban, S, mengaku pernah dirayu dan disentuh oleh Menteri Agama dengan ajakan menikah meski masih memiliki suami. Sementara N diduga memiliki hubungan khusus dengan Nasaruddin Umar saat menjabat sebagai Komisaris di BUMN tempatnya bekerja.

"Korban-korbannya telah dimintai keterangan dan bersedia memberikan kesaksian ke publik mengenai perilaku Menteri Agama Nasaruddin Umar," ujar seorang tiktoker.

Selain dugaan pelecehan seksual, Nasaruddin Umar juga dituding melakukan berbagai pelanggaran lain.

Ia diduga menyalahgunakan jabatan dengan memegang banyak posisi sekaligus seperti Rektor PTIQ, Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Menteri Agama.

Terdapat indikasi manipulasi publik dengan klaim menekan biaya haji namun justru mengusulkan kenaikan hingga Rp96 juta.

Pelanggaran regulasi berupa pengangkatan pejabat tanpa seleksi terbuka dan melindungi individu berrekam jejak amoral juga menjadi sorotan.

Kontroversi penafsiran agama muncul ketika ia menyederhanakan 6.666 ayat Al-Quran menjadi satu kata "cinta".

Praktik nepotisme juga diduga terjadi dengan menempatkan orang-orang dari daerah asalnya di posisi strategis Kementerian Agama.

Aliansi masyarakat dan mahasiswa mendesak Presiden Prabowo segera mencopot Nasaruddin Umar dari jabatannya.

Mereka menilai pejabat dengan dugaan cacat moral dapat berdampak buruk bagi bangsa dan merusak integritas lembaga keagamaan.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Agama belum memberikan pernyataan resmi.

Aliansi Pemuda Lintas Agama menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan mengungkap lebih banyak kesaksian jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga