Repelita Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan keterbukaannya terhadap kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan pembangunan bangsa.
Hal ini disampaikan oleh Ujang Komarudin, juru bicara kantor kepresidenan yang menyoroti pentingnya kritik konstruktif dalam mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Ujang, kritik memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
Pemerintah memahami bahwa ruang untuk kritik merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang dianut Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menyambut kritik sebagai mekanisme pengawasan publik yang diperlukan untuk menjaga arah pembangunan nasional.
Meskipun demikian, Ujang menekankan bahwa kritik sebaiknya dilakukan secara objektif dan konstruktif, tanpa disertai hoaks, kebencian, atau cacian.
Tantangan terkait penyebaran hoaks dan fitnah menjadi salah satu persoalan yang ingin diminimalkan oleh pemerintah.
“Salah satu tantangan bagi kami di pemerintahan adalah hoaks, fitnah, kebencian, cacian,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat, termasuk akademisi dan para ilmuwan, untuk mengawal pemerintahan dengan kritik yang berbasis fakta dan solusi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pola komunikasi yang baik akan memperkecil celah kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan negara yang luas dan beragam seperti Indonesia, komunikasi yang sederhana dan mengalir dianggap menjadi kunci dalam memastikan pesan dari pemerintah tersampaikan dengan tepat.
Pemerintah juga menyadari bahwa tidak mungkin menciptakan kebijakan yang sempurna. Oleh karena itu, kehadiran kritik diharapkan menjadi "pil pahit" yang mampu memacu pemerintah bekerja lebih baik ke depannya.
“Karena kami tidak mungkin menghadirkan kesempurnaan. Nah, itulah fungsinya kritik, sebagai pil pahit bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” pungkas Ujang Komarudin.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok