[BREAKING NEWS] Bank BJB dan Sritex Terseret Skandal, Dugaan Korupsi dan Kredit Macet Guncang Dunia Perbankan

Repelita Jakarta - Kasus Bank BJB dan Sritex kini memasuki babak baru yang memantik perhatian publik.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) tengah menghadapi sorotan tajam akibat dua kasus besar yang muncul hampir bersamaan.

Kasus pertama berkaitan dengan dugaan korupsi dana iklan yang melibatkan mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya penggelembungan dana iklan senilai Rp222 miliar yang diduga dilakukan melalui kerja sama dengan enam agensi periklanan dalam rentang waktu 2021-2023.

Dana tersebut diduga dialihkan untuk kepentingan di luar rencana anggaran resmi, menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Yuddy Renaldi dan Widi Hartono.

Penggeledahan juga dilakukan di beberapa lokasi strategis, termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Kasus kedua adalah pemberian kredit sebesar Rp662 miliar kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang kini dinyatakan pailit.

Kondisi ini memunculkan potensi kerugian besar bagi Bank BJB, mengingat Sritex tengah mengalami krisis keuangan dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 10.000 karyawan.

Publik mempertanyakan prosedur pemberian kredit dan manajemen risiko di internal Bank BJB.

Di media sosial, berbagai pegiat membongkar dugaan adanya skandal besar di balik kasus ini dan menuntut transparansi penuh dari Bank BJB.

Tuntutan masyarakat mengarah pada perlunya penegakan hukum yang tegas dan tindakan korektif di tubuh Bank BJB.

Sebagai respons awal, Dewan Komisaris Bank BJB telah membebastugaskan Yuddy Renaldi dari jabatannya sebagai Direktur Utama pada 7 Maret 2025.

Meski begitu, publik masih menunggu tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum dan manajemen Bank BJB untuk mengembalikan kepercayaan.

Kedua kasus ini menjadi ujian berat terhadap kredibilitas Bank BJB sebagai lembaga perbankan daerah yang selama ini diandalkan dalam pembangunan ekonomi lokal.

Langkah-langkah perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan internal menjadi kebutuhan mendesak agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga