Repelita Jakarta - Meskipun secara resmi Mabes Polri menetapkan tanggal 7 April sebagai hari libur, namun Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) berhasil menyerahkan dokumen tambahan terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Mabes Polri.
TPUA bersama Komite Nasional Pemuda Republik Indonesia (KNPRI) dan PPB menyatakan rencana untuk mengajak Bareskrim hadir dalam kegiatan Silaturahmi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 15 April dan di kediaman Joko Widodo di Solo pada 16 April 2025.
Dokumen tambahan yang diserahkan adalah kiriman Aida Greenbury, putri dari almarhum Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dokumen tersebut telah menyebar luas di media sosial dan dinilai mengandung informasi penting yang dapat meruntuhkan klaim keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo.
Aida Greenbury, yang juga alumnus Fakultas Kehutanan UGM, menegaskan bahwa nama ayahnya adalah Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro, bukan Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro sebagaimana yang tertera dalam lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Ia juga menunjukkan perbedaan signifikan antara tanda tangan asli ayahnya dan yang tercantum dalam dokumen skripsi tersebut.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa skripsi dan ijazah Joko Widodo dari UGM mengandung kepalsuan, yang sebelumnya telah disorot melalui ketidaksesuaian pada foto wajah, jenis font, tampilan kertas, serta stempel dalam fotokopi ijazah. Selain itu, pengakuan Joko Widodo yang menyebut pembimbing skripsinya adalah Kasmudjo dari jurusan Teknologi Kayu serta keterlibatannya dalam Mapala Silva Gama UGM juga dinilai ganjil dan perlu diuji lebih lanjut.
“Bareskrim tidak boleh tinggal diam. Sudah terlalu menyengat bau pelanggaran hukumnya. Pemeriksaan harus dimulai. Beberapa pihak bisa segera diminta keterangannya,” ujar M Rizal Fadillah dari TPUA.
TPUA siap mengajukan laporan lanjutan dan mendesak agar Rektor UGM Ova Emilia serta Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta segera dipanggil. Ia juga menyebut mantan Rektor sekaligus Mensesneg, Pratikno, sebagai pihak yang diduga turut terlibat.
Ahli forensik digital Rismon Sianipar dan pakar telematika Roy Suryo juga disebut siap memberikan keterangan, bersama Aida Greenbury yang menjadi salah satu sumber utama dokumen penting tersebut. Nama-nama lain seperti Kasmudjo, San Afri Awang, Sigit Hardwinanto, Dian Sandi PSI, Idayati Hary Mulyono, Dumatno, serta pemilik CV Prima turut disebut sebagai pihak yang perlu diperiksa.
“Jika sudah masuk tahap penyidikan, segera sita skripsi Joko Widodo sebagai barang bukti. Dan jika ijazah asli masih disembunyikan, maka rumahnya harus digeledah untuk memastikan keberadaan dokumen tersebut,” tegas Rizal.
Ia menambahkan bahwa momen halal bil halal 15-16 April 2025 di Yogyakarta dan Solo menjadi kesempatan strategis untuk mendorong langkah hukum berikutnya.
Kasus dugaan ijazah palsu ini tidak pernah benar-benar tenggelam sejak pertama kali diungkap oleh Bambang Tri. Justru semakin menguat dan mendekati puncak perhatian publik. Bareskrim diingatkan untuk tidak tinggal diam dan menuntaskan penyelidikan.
“Bangsa ini sudah terlalu lama dipermainkan oleh gaya plintat-plintut Joko Widodo. Masalah sederhana malah dibuat rumit. Ini bentuk pembodohan besar-besaran kepada rakyat,” pungkas Rizal.
Ia juga menilai bahwa kekacauan di bawah kepemimpinan Jokowi terus berlanjut di bawah Prabowo, yang menurutnya menambah kekisruhan dan bahkan tetap berada dalam bayang-bayang pengaruh Jokowi.
“Joko Widodo masih melindungi dan mengangkangi Prabowo. Keduanya adalah Presiden palsu yang lahir dari otak-atik Pemilu,” tutupnya.(*
Editor: 91224 R-ID Elok