Gubernur Dedi Mulyadi Ditekan Pimpinan GRIB Jaya, Tommy Shelby Pertanyakan Ini Politik atau Film Aksi

 

Repelita Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan setelah menerima ultimatum dari pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara GRIB, Razman Nasution, yang mengkritik pembentukan Satgas Antipremanisme oleh Dedi.

Razman menilai kebijakan tersebut telah menyudutkan organisasi masyarakat dan mencapnya sebagai pelaku premanisme.

Menanggapi itu, tokoh publik Tommy Shelby menyindir dinamika yang terjadi seolah menyerupai adegan film laga, bukan realitas politik yang sehat.

Sementara itu, Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat Gabryel Alexander Etwiorry menantang Dedi untuk berdiskusi secara terbuka.

Gabryel menganggap pernyataan Dedi sebagai bentuk generalisasi terhadap ormas yang bisa menyesatkan masyarakat.

Namun, Dedi menolak ajakan tersebut.

Ia menyatakan tidak akan meladeni tantangan diskusi dari pihak mana pun yang bersifat personal.

Menurutnya, ia lebih memilih fokus menyelesaikan masalah rakyat Jawa Barat.

Dedi juga menegaskan, pembentukan Satgas dilakukan demi keamanan dan kenyamanan warga di ruang publik.

Ia memastikan bahwa kebijakannya tidak menargetkan kelompok tertentu, tetapi ditujukan kepada semua bentuk pelanggaran hukum.

Gabryel di sisi lain meminta agar Gubernur juga memberantas premanisme birokrasi yang dinilainya lebih merugikan rakyat.

Menurutnya, pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan, dan intimidasi dalam pemerintahan juga harus menjadi prioritas Satgas.

Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam mendefinisikan tindakan premanisme.

Kendati demikian, Dedi Mulyadi tetap teguh dengan komitmennya memberantas premanisme demi melindungi masyarakat.

Ia menyebut permintaan maaf tidak cukup jika sudah merugikan rakyat.

Penegakan hukum tetap menjadi pilihan utama dalam menangani pelanggaran yang meresahkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan terus bergerak sesuai koridor hukum untuk menjaga ketertiban umum.

Dalam suasana politik yang memanas, keberanian dan ketegasan pemerintah menjadi sorotan publik.

Langkah Dedi Mulyadi akan terus diuji oleh dinamika sosial dan tekanan berbagai pihak.

Namun ia memastikan, keberpihakan kepada rakyat akan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga