HEBOH Ratusan Jenderal Desak Reshuffle Kabinet dan Ganti Gibran, PKS Dukung Penuh Tuntutan Purnawirawan

 

Repelita, Jakarta - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyatakan dukungannya terhadap delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

Menurut Mulyanto, dukungan itu adalah bentuk nyata pembelaan terhadap tanah air.

“Kita mendukung 8 tuntutan ini,” ujarnya dalam unggahan di platform X.

Ia juga mengajak publik untuk turut bersuara.

“Kalau elu gaes? Mau nambahin atau bagaimana?” tulisnya.

Delapan tuntutan tersebut sebelumnya disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI.

Pernyataan itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Pengamat politik Refly Harun turut mengangkat pernyataan ini melalui kanal YouTube miliknya.

Refly menyebut pernyataan tersebut sebagai hal yang menarik dan penting untuk disimak.

“Mereka buat delapan tuntutan,” ujarnya dalam video tersebut.

Refly menyatakan setuju dengan tujuh dari delapan tuntutan tersebut.

Namun, ia mengkritisi tuntutan yang ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli.

Menurut Refly, pembahasan tentang UUD tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kita harus setujui dulu, mana yang kita tidak setujui dari amandemen yang sudah ada,” tegasnya.

Tujuh tuntutan lainnya dinilai masih masuk akal dan bisa dipertimbangkan.

Beberapa tuntutan dalam pernyataan itu menyasar langsung kepada Presiden ke-7 Jokowi dan lingkar keluarganya.

Salah satu poin bahkan mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Terdapat pula tuntutan agar para menteri yang terafiliasi dengan Jokowi segera diganti.

Berikut isi delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
2. Mendukung program Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.
4. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan mengembalikannya ke negara asal.
5. Penertiban pengelolaan tambang yang melanggar Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
6. Reshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi dan terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7.
7. Mengembalikan fungsi Polri di bawah Kemendagri untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK dianggap melanggar hukum acara.

Isu ini menuai respons beragam di media sosial.

Sejumlah netizen menyebut delapan tuntutan tersebut sebagai bentuk perlawanan moral para purnawirawan terhadap ketimpangan kekuasaan.

“Salut buat para jenderal. Ini baru langkah berani. Negara ini harus dibenahi,” tulis akun @insan_negarawan.

Namun ada pula yang mengkritik langkah tersebut dianggap bermuatan politis.

“Ini sih udah kayak oposisi berkedok purnawirawan. Tapi setidaknya suara kritis masih ada,” kata akun @rakyat_bicara.

Pernyataan ini dinilai bisa memperkuat tekanan terhadap pemerintahan ke depan.

Apalagi jika suara-suara tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat sipil dan politisi aktif.

Mulyanto sendiri tampak konsisten menyoroti arah kebijakan pemerintah, terutama yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat.

“Ini bukan soal oposisi atau bukan. Ini soal menyuarakan kebenaran,” tulisnya lagi di X.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga