Repelita Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menjadi sorotan publik setelah tanpa sengaja menyebut nama Presiden Joko Widodo saat sedang menjelaskan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pernyataan Nusron itu disampaikan dalam sebuah forum resmi yang kemudian terekam dan menyebar di berbagai platform media sosial.
Dalam potongan video yang beredar luas, Nusron awalnya menyebut nama Jokowi sebelum segera meralatnya dan mengganti dengan nama Prabowo.
Kesalahan penyebutan tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Banyak yang menilai bahwa hal itu menunjukkan keterkaitan kuat antara program pemerintahan saat ini dengan kepemimpinan Jokowi.
Salah satu komentar publik datang dari mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.
Ia menuliskan tanggapan singkat, “Jelas ya,” yang kemudian ramai diperbincangkan oleh warganet.
Momen ini dinilai memperlihatkan bahwa dalam benak sebagian pejabat, kesinambungan antara kepemimpinan Jokowi dan Prabowo sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan.
Sebelumnya, Nusron Wahid memang telah menyatakan bahwa Prabowo adalah satu-satunya sosok yang memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan program-program Jokowi.
Ia juga menegaskan bahwa semua program yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh rakyat akan terus berlanjut.
Mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, hingga program-program baru seperti makan siang gratis dan bantuan gizi.
Pernyataan Nusron yang menyebut nama Jokowi saat bicara tentang program Prabowo dianggap sebagian pihak sebagai pengakuan tersirat atas keterkaitan erat arah pembangunan yang akan ditempuh.
Namun demikian, beberapa kalangan juga mengkritik ketidakhati-hatian tersebut karena dapat menimbulkan kesan bahwa tidak ada pemisahan identitas kepemimpinan yang jelas.
Hingga berita ini diturunkan, Nusron Wahid belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut.
Pemerintah pun belum menyampaikan klarifikasi terkait insiden itu.
Reaksi publik yang beragam memperlihatkan bahwa sensitivitas isu keberlanjutan program pemerintahan masih menjadi perhatian utama masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok