Mahiswa Udayana Tolak Kerja Sama dengan TNI, Khawatir Kampus Dimiliterisasi

Repelita, Jakarta - Mahasiswa Universitas Udayana berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak perjanjian kerja sama antara kampus mereka dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Komando Daerah Militer IX/Udayana. Aksi ini akan diikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa di Universitas Udayana sebagai bentuk penolakan terhadap potensi intervensi militer dalam dunia pendidikan sipil.

"Aksi bakal tetap digelar sesuai dengan kesepakatan konsolidasi dan diikuti seluruh organisasi mahasiswa Universitas Udayana," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Udayana, I Wayan Arma Surya Darmaputra, Senin. Ia menambahkan bahwa lokasi dan waktu aksi masih dalam pembahasan internal.

Aksi mahasiswa ini dipicu oleh adanya perjanjian kerja sama antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana yang ditengarai membuka ruang bagi militer untuk terlibat dalam institusi pendidikan sipil. Arma menegaskan bahwa mahasiswa menolak segala bentuk upaya yang dapat mengarah pada militerisasi kampus.

“Penolakan perjanjian kerja sama muncul sebagai respons kekhawatiran kami terhadap masuknya unsur militer dalam institusi pendidikan, yang seharusnya netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu,” katanya. Ia juga menyoroti potensi terganggunya kebebasan akademik akibat kerja sama tersebut.

Sementara itu, Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menegaskan bahwa kerja sama ini tidak bertujuan untuk membawa praktik militer ke dalam lingkungan akademik. "Kerja sama ini tidak bertujuan untuk membangkitkan militerisme di kampus," ujarnya dalam keterangan resmi.

Perjanjian yang tertuang dalam dokumen Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 ini telah ditandatangani pada 5 Maret 2025, tetapi baru diumumkan ke publik melalui akun Instagram resmi Universitas Udayana pada 26 Maret 2025. Dalam dokumen yang terdiri atas 20 pasal tersebut, Pasal 2 mengatur enam ruang lingkup kerja sama, termasuk peningkatan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, serta pelatihan bela negara.

Mahasiswa menilai klausul tersebut berpotensi mengarah pada intervensi yang dapat mengurangi independensi kampus. Hingga kini, belum ada titik temu antara pihak mahasiswa dan pihak rektorat terkait polemik ini.(*)

 Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga