Prabowo Dinilai Butuh Banyak Jubir, Mensesneg Usulkan Dua Wamen Dampingi Istana

 

Repelita Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengusulkan dua wakil menteri sebagai juru bicara tambahan untuk Presiden Prabowo Subianto.

Dua nama yang diajukan adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

Prasetyo menyebut, pengalaman dan kapasitas keduanya dianggap mampu memperkuat komunikasi publik dari Istana.

“Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen Angga dan Pak Juri, karena pengalaman beliau,” ujarnya di Kompleks Istana, Jakarta.

Ia menambahkan, peran juru bicara sebaiknya tidak dibebankan pada satu orang.

Adanya beberapa figur dianggap bisa meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dari pemerintah.

Prasetyo sendiri telah ditunjuk sebagai salah satu juru bicara Presiden sejak 17 April 2025.

Penunjukannya tidak menggantikan posisi Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Hasan tetap menjalankan tugasnya sebagai jubir resmi, sementara Prasetyo membantu memperkuat fungsi komunikasi di lingkar Istana.

“Selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara,” terang Prasetyo.

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terstruktur dan bisa menjangkau publik secara luas.

Menurut dia, perlu ada pembagian tugas dan koordinasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak tumpang tindih.

Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Respon publik terhadap wacana ini pun bermunculan di media sosial.

Seorang netizen berkomentar, “Yang penting bukan banyaknya jubir, tapi kualitas komunikasinya.”

Netizen lain menuliskan, “Kalau bisa membuat informasi dari pemerintah jadi lebih jelas dan cepat, saya setuju.”

Rencana penambahan juru bicara masih dalam tahap usulan dan menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo.

Jika disetujui, maka Angga Raka dan Juri Ardiantoro akan secara resmi menjadi bagian dari tim komunikasi Presiden.

Pemerintah berharap, dengan semakin banyak saluran resmi, penyebaran informasi akan menjadi lebih efisien dan bisa menangkal hoaks.

Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Istana dalam membenahi komunikasi politik dan pelayanan informasi kepada masyarakat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga