Refly Harun Dukung Tuntutan Purnawirawan TNI, Desak Prabowo Segera Reshuffle Menteri Loyalis Jokowi

 

Repelita, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun secara terbuka menyatakan dukungan terhadap tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet.

Menurut Refly, langkah ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan melepaskan pengaruh dari rezim sebelumnya, terutama dari menteri-menteri yang masih terafiliasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Tuntutan itu tercantum dalam poin keenam dari delapan pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Mereka meminta Presiden Prabowo mengganti menteri yang diduga kuat terlibat kasus korupsi serta pejabat yang masih memiliki loyalitas terhadap Jokowi.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube miliknya, Refly menyebut masih ada sekitar 17 menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berafiliasi dengan Jokowi.

Ia menyebut kondisi ini berpotensi menghambat agenda pemerintahan Prabowo-Gibran yang kini tengah memulai periode kepemimpinan barunya.

"Setuju. Ada beberapa menteri, sekitar 17 orang, yang masih terikat secara afiliasi dengan Presiden sebelumnya. Apalagi kalau sudah ada isu korupsi, itu jelas-jelas harus menjadi prioritas untuk ditindak," ujar Refly.

Refly menegaskan beberapa menteri tersebut telah dikaitkan dengan berbagai dugaan kasus korupsi besar, seperti skandal BTS, minyak goreng, dan lainnya.

Meski tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, Refly menilai isu-isu ini tidak boleh diabaikan.

Jika pemerintahan Prabowo ingin bersih dan kuat secara moral, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencopot para pejabat yang sedang dalam sorotan hukum.

"Ada menteri yang disebut-sebut terlibat korupsi BTS, ada juga yang diduga disiapkan untuk penyidikan hingga kabur dari partainya. Kasus minyak goreng juga belum tuntas. Ini semua tak bisa didiamkan. Pemerintah harus tegas," katanya.

Refly juga mengkritik menteri-menteri yang diduga menggunakan jabatan untuk kepentingan politik pribadi.

Ia menyebut ada menteri yang terus-menerus berkampanye untuk pencalonan presiden, padahal masih menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

"Ada yang memakai jabatan untuk pemenangan calon presiden, dan itu sangat tidak etis. Ini bisa berbahaya bagi pemerintahan Prabowo karena menyimpan konflik kepentingan di dalam tubuh kabinet," ungkap Refly.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan sikap yang telah ditandatangani oleh puluhan jenderal, laksamana, dan marsekal purnawirawan.

Mereka menegaskan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk menyelamatkan NKRI dari pengaruh negatif dan penyimpangan kebijakan masa lalu.

Tuntutan utama mereka mencakup delapan poin penting.

Pertama, kembali ke UUD 1945 versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

Kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Ketiga, menghentikan proyek-proyek nasional seperti PSN PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan rakyat.

Keempat, menolak masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok.

Kelima, menertibkan pengelolaan pertambangan agar sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

Keenam, melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korup dan pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi.

Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Kedelapan, mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena dinilai hasil keputusan MK terkait Pasal 169 huruf q cacat hukum.

Meski sepakat dengan sebagian besar tuntutan, Refly memberi catatan terhadap poin pertama mengenai usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.

Menurutnya, isu ini perlu dikaji secara ilmiah dan akademik, bukan diputuskan secara emosional.

"Kalau ingin kembali ke UUD 1945, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang menjadi persoalan dari amandemen yang sudah ada. Lalu dari sana baru bisa dilakukan perbaikan," jelas Refly.

Forum ini mencerminkan aspirasi lebih dari 300 tokoh militer yang telah mengabdi pada negara.

Dokumen pernyataan sikap ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Foto-foto kegiatan dan dokumen yang ditampilkan dalam kanal YouTube Refly Harun memperlihatkan kuatnya solidaritas dan keseriusan forum ini dalam menuntut perubahan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga