Sobary Kritik Keras Jokowi, Sebut Pendidikan di Era Sebelumnya Carut-Marut dan Terabaikan

Repelita Jakarta - Pendidikan Carut-Marut Tapi Tidak Diprioritaskan di Era Sebelumnya, Sobary Singgung Politik Jokowi

Budayawan Mohamad Sobary kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan di era pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Sobary, sektor pendidikan tidak mendapatkan prioritas yang semestinya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks.

Ia menyoroti bahwa alokasi anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20 persen dari APBN, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, tidak terealisasi dengan optimal.

Hal ini berdampak pada mahalnya biaya kuliah, minimnya alokasi dana untuk perguruan tinggi negeri, dan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.

Sobary juga mengkritik kurangnya kedekatan Jokowi dengan dunia akademik.

Ia menyebut bahwa Jokowi tidak memiliki latar belakang sebagai aktivis kampus maupun kekuatan pemikiran akademik yang kuat.

Menurutnya, kondisi ini berkontribusi pada kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan dalam kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, Sobary menilai bahwa carut-marut pendidikan merupakan dampak dari penyimpangan politik pendidikan.

Ia menyebut arah alokasi dana pendidikan yang menyimpang dan tidak transparan sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya Pasal 31 UUD 1945.

Sobary juga memperingatkan bahwa kondisi ini bisa menjadi titik lemah politik nasional yang dapat dimanfaatkan untuk pemakzulan saat pemerintah melemah.

Kritik terhadap kebijakan pendidikan di era Jokowi juga datang dari berbagai pihak lain.

Praktisi hukum Roni Prima Panggabean mempertanyakan arah penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini dijanjikan dalam program Revolusi Mental.

Ia menilai bahwa janji pemerintah melalui nawacita terkait sektor pendidikan tidak terealisasi secara nyata.

Selain itu, munculnya tagar Indonesia Gelap mencerminkan kekecewaan publik terhadap kebijakan pendidikan saat ini.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan yang dianggap tidak memperhatikan aspirasi rakyat.

Sobary menekankan bahwa pemerintah baru harus memikirkan ulang arah kebijakan pendidikan.

Ia berharap agar politik pendidikan nasional diperbaiki dengan alokasi dana yang tepat, transparan, dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, cita-cita bangsa untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata dapat tercapai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga