Repelita Washington D.C. - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini berada di persimpangan jalan yang sangat genting karena upaya militer Washington menaklukkan Teheran menemui jalan buntu serius.
Alih-alih mencapai kemenangan telak, Negeri Paman Sam justru terancam menelan kegagalan strategis terbesar dalam sejarah modern akibat tekanan internal maupun eksternal.
ADVERTISEMENT
Tepat pada 1 Mei 2026, akan menjadi hari terakhir bagi Donald Trump untuk mempertahankan pasukan Amerika Serikat dalam perang menghadapi Iran secara legal.
Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa adanya restu resmi dari Kongres AS, Presiden Trump diwajibkan hukum untuk segera menarik pasukannya kembali ke pangkalan.
Situasi ini menciptakan ketegangan hebat di Washington antara ambisi militer menundukkan Teheran dan kepatuhan terhadap aturan hukum domestik.
Meskipun Partai Republik sejauh ini masih mendukung operasi tersebut, sinyal keretakan mulai muncul dari sejumlah politisi internal partai.
Mereka menunjukkan keengganan memberikan "cek kosong" bagi perang yang hingga kini belum dinarasikan secara resmi kepada publik maupun parlemen.
Berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973, seorang presiden AS hanya diizinkan mengirim pasukan ke luar negeri selama 60 hari tanpa persetujuan Kongres.
Meskipun perang telah berkecamuk sejak 28 Februari 2026, perhitungan waktu 60 hari dimulai sejak 2 Maret 2026 saat Trump melaporkan operasi ke Kongres.
Partai Demokrat telah berulang kali mencoba menggunakan aturan ini untuk menghentikan operasi militer, namun selalu diblokir Fraksi Republik di senat.
Namun angin perubahan mulai berhembus karena sejumlah anggota parlemen Republik menolak perpanjangan waktu tanpa rencana penyelesaian yang jelas.
Salah satu penolakan keras datang dari Senator Republik John Curtis dari Utah serta peringatan serupa dari Ketua Komite Urusan Luar Negeri Brian Mast.
Jika dukungan internal ini runtuh, Trump akan dipaksa mengakhiri konflik atau menghadapi krisis konstitusi yang jauh lebih berbahaya.
Jalan paling legal adalah meminta persetujuan eksplisit dari Kongres, langkah terakhir kali dilakukan pada tahun 2002 saat invasi ke Irak.
Senator Lisa Murkowski dilaporkan sedang menyusun resolusi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran, namun hingga kini belum diajukan.
Undang-Undang Kekuasaan Perang menyediakan masa perpanjangan 30 hari, namun hanya untuk fasilitasi penarikan pasukan secara aman.
Militer tidak diizinkan melancarkan kampanye ofensif atau serangan baru terhadap Iran selama masa perpanjangan tersebut.
Di tengah kekacauan politik ini, beban ekonomi domestik Amerika Serikat semakin memperparah situasi yang sudah rumit.
Senator Patty Murray meluapkan kemarahannya terhadap pemerintahan Trump yang dianggap ugal-ugalan mengelola anggaran negara.
Ia menyoroti lonjakan anggaran militer hingga 1,5 triliun dolar di tengah rakyat yang terpukul pajak dan biaya energi meroket.
"Rakyat sedang terpukul oleh pajak dan biaya energi yang meroket akibat kebijakan pemerintahan ini. Harga rata-rata bensin saat ini adalah 4,04 dolar," ujar Murray dengan nada tegas.
Ia juga mengkritisi rencana belanja 7,4 miliar dolar untuk senjata nuklir di tengah penutupan program bantuan efisiensi energi.
Selain badai ekonomi, militer AS kini menghadapi ancaman nyata krisis stok rudal akibat konflik intens dengan Iran.
Pasokan rudal vital AS khususnya jenis Patriot dan THAAD berkurang drastis hingga 50 persen menurut laporan terbaru per April 2026.
Tingginya frekuensi penggunaan rudal untuk menangkal serangan Iran membuat persediaan utama AS terkuras dengan cepat.
Sejumlah analis memperkirakan dibutuhkan waktu hingga 5 tahun bagi AS untuk memulihkan stok rudal ke tingkat normal.
Penipisan stok ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kesiapan tempur AS jika terjadi konflik lain di wilayah berbeda.
Di sisi lain, Republik Islam Iran justru menunjukkan sikap sangat tidak kompromistis dan menolak mengakui gencatan senjata sepihak Trump.
Bagi Teheran, keputusan gencatan senjata tanpa batas waktu itu menjadi bukti kuat bahwa Amerika Serikat telah kalah dalam perang.
Militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika AS dan Israel kembali melakukan agresi.
"Jika terjadi agresi dan tindakan apa pun terhadap Iran, angkatan bersenjata kami akan segera menyerang target yang telah ditentukan dengan kekuatan penuh," ucap Juru Bicara Markas Pusat Komando Iran, Ebrahim Zolfaghari, pada Kamis, 23 April 2026.
Komandan Angkatan Udara IRGC Brigadir Jenderal Majid Mousavi mengungkapkan bahwa pasukannya dengan cepat membangun kembali cadangan rudal dan drone.
"Selama periode gencatan senjata, kecepatan kami dalam memperbarui dan mengisi kembali platform peluncuran rudal dan drone bahkan lebih besar daripada sebelum perang," katanya pada Senin, 20 April 2026.
Bagi Donald Trump, ini adalah ancaman ganda yang harus dihadapi secara bersamaan dengan waktu yang semakin sempit.
Ia tidak hanya berhadapan dengan penolakan keras di Kongres AS, tetapi juga dengan lawan di lapangan yang semakin siap tempur.
Mencari celah lewat otorisasi kongres adalah jalan terjal yang membutuhkan transparansi tinggi, sesuatu yang selama ini dihindari Gedung Putih.
Jika Trump nekat mengabaikan aturan dan terus melangkah, ia akan dihadapkan pada tekanan internasional masif dan pemberontakan politik dari rekan sejawatnya sendiri.
Kini 1 Mei 2026 menjadi titik persimpangan paling krusial apakah pasukan AS akan terus menghujani Teheran dengan bom atau pulang dengan kegagalan strategis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
