Repelita [Jakarta] - Sorotan internasional terhadap dinamika politik tanah air kembali memanas menyusul ulasan mendalam yang diterbitkan oleh salah satu harian berpengaruh di daratan Eropa.
Media asing terkemuka asal Negeri Kincir Angin tersebut secara khusus membedah polemik sebutan kontroversial yang sempat dilontarkan oleh pemimpin tertinggi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Pemberitaan tersebut langsung menarik perhatian luas setelah seorang pegiat dunia maya mengupas tuntas latar belakang serta kredibilitas penerbitan luar negeri itu melalui akun media sosial pribadinya.
Berdasarkan penelusuran yang dibagikan, harian tersebut bukanlah media sembarangan melainkan institusi pers arus utama yang telah berdiri sejak awal abad kesembilan belas.
"Setelah gue ulik-ulik. Ini koran Belanda De Volkskrant. Dan setahu gue, ini bukan koran abal-abal," tulis Abul Muzaffar Ambadinedjad pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026.
Reputasi harian internasional tersebut disetarakan dengan media massa nasional arus utama yang dikenal luas memiliki standar jurnalisme tinggi di tanah air.
"Ini koran mainstream sekelas Tempo dan Kompas di Indonesia. Berdiri sejak 1919 dan aslinya koran gerakan buruh katolik," ujarnya.
Segmen pembaca setia dari harian tersebut didominasi oleh kalangan intelektual, profesional, mahasiswa, serta kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
"Yang baca kebanyakan profesional, mahasiswa, kelas menengah dan kalangan terdidik," ucapnya.
Meskipun memiliki akar historis dari gerakan buruh, haluan redaksi media tersebut dikenal berada di spektrum politik kiri tengah dengan tradisi kritik tajam terhadap kekuasaan.
"Tapi posisi ideologisnya berada di kalangan kiri dan kiri tengah. Dan koran ini, jelas meroasting pemerintah, guys," imbuhnya.
Ulasan yang diterbitkan media asing itu menyoroti berbagai tantangan perekonomian domestik serta tanggapan istana yang dinilai kerap menolak kritik secara terbuka.
Pemberitaan tersebut turut membahas substansi laporan mengenai arah kebijakan fiskal serta kekhawatiran terhadap potensi pembengkakan defisit anggaran negara ke depan.
Alih-alih merespons pemaparan data ekonomi secara terperinci, kepala negara sebelumnya memilih menggunakan istilah historis untuk melabeli pihak-pihak yang dianggap menyebar pesimisme.
Penyebutan istilah masa kolonial tersebut dihidupkan kembali dalam perayaan hari jadi sebuah partai politik besar di ibu kota negara beberapa waktu lalu.
Pemerintahan menegaskan bahwa iklim kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun eksistensi kelompok pengamat maupun jurnalis yang kerap membawakan narasi keruntuhan tetap disorot tajam.
Istilah yang dulunya melekat pada kaum pribumi bersekutu dengan penjajah itu kini digeser maknanya kepada profesi modern seperti juru warta dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.
"Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan, wartawan, jurnalis, apa itu pengamat, apa itu LSM," papar Prabowo.
Klaim kebangkrutan berkala yang secara rutin disuarakan oleh berbagai pihak dinilai tidak pernah terbukti seiring berjalannya stabilitas ekonomi nasional hingga saat ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
