Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai surat terbuka yang disampaikan 150 guru besar kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan seruan moral yang patut ditanggapi secara serius.
Feri menyebut para akademisi tersebut menyampaikan keprihatinan terkait persoalan etika dan integritas pejabat publik, terutama menyangkut polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian masyarakat.
ADVERTISEMENT
“Pada dasarnya tentu itu panggilan etika ya. Tentu orang-orang yang memiliki etika akan mematuhi panggilan moral itu,” kata Feri dalam pemberitaan yang mengutip keterangannya di KompasTV, Senin (26/10/2026).
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Menurut Feri, pertimbangan dalam putusan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi polemik mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan Gibran.
“Apalagi putusan MK sudah memberikan gambaran bahwa tidak ada ijazah itu, dan tentu daripada diperumit, harusnya proses yang lebih berjiwa besar muncul,” ujarnya.
Feri turut menyoroti proses penyetaraan ijazah luar negeri yang dipersoalkan oleh sejumlah akademisi. Ia menilai wajar apabila kalangan guru besar meminta penjelasan mengenai proses administrasi yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan tersebut.
“Wajar saja para guru besar mempertanyakan, karena mereka untuk mengurus penyetaraan ijazah itu rumit, bisa tiga bulan, enam bulan. Nah, ini ada orang yang bisa satu hari,” kata Feri.
Ia menegaskan bahwa surat terbuka tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi moral dari kalangan akademisi kepada Gibran, agar persoalan yang berkembang tidak terus berlarut-larut.
“Jadi atas dasar itu, itu panggilan moral, kepada Mas Gibran dari para guru besar,” tuturnya.
Surat terbuka tersebut diterbitkan Forum Guru Besar Indonesia pada 19 Oktober 2026 dan ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam surat itu, para akademisi meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai bagian dari tanggung jawab moral terkait polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Mereka juga menyoroti pentingnya integritas akademik dan etika dalam penyelenggaraan negara, termasuk keteladanan pejabat publik dalam menjunjung kejujuran serta kepatuhan terhadap aturan.
Desakan tersebut merupakan pandangan moral dan aspirasi politik para penandatangan surat terbuka, bukan keputusan hukum yang secara otomatis mengubah kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Editor: 91224 R-ID Elok
Perjelas sumber keterangan FeriTegaskan status surat terbuka
