Repelita [Jakarta] - Proses penguraian perkara korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut.
Langkah ini kian menemukan titik terang setelah mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang berstatus tersangka, secara resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).
ADVERTISEMENT
Permohonan status JC itu dilayangkan kuasa hukum Sony, Elza Syarief dan Krisna Murti, kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (8/6/2026).
Dalam pengajuannya, tim kuasa hukum turut menyerahkan bukti digital berupa rekam jejak percakapan dari ponsel dan laptop milik Sony yang telah disita penyidik.
Dokumen tersebut diduga memuat bukti intervensi dari sedikitnya 26 tokoh elite dari berbagai lembaga negara.
Mereka berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Tokoh-tokoh berpengaruh itu disebut memanfaatkan pengaruh politik dan birokrasi untuk melompati prosedur verifikasi di portal kemitraan BGN.
Tujuan utama intervensi masif itu adalah mengamankan kuota pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nilai investasi untuk setiap titik dapur tersebut mencapai Rp1,5 hingga Rp2 miliar.
Selain itu, mereka juga ingin mengalirkan dana insentif harian operasional bernilai miliaran rupiah ke yayasan swasta yang mereka sponsori.
“Kami bukan menghindari permasalahan hukum, melainkan ingin kooperatif mengungkap siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini,” ungkap Krisna Murti.
Kejaksaan Agung RI bersama tim hukum Sony masih merahasiakan daftar lengkap 26 nama elite tersebut.
Langkah kerahasiaan itu diambil untuk menjaga proses penyidikan dan mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti.
“Klien kami akan mengungkap bagaimana proses tender, seperti motor, tablet, kaos kaki, sepatu, dan sebagainya.
Kami pastikan, klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan itu,” tutur Krisna Murti.
Meski daftar lengkap masih dirahasiakan, sejumlah figur kunci mulai terungkap ke publik.
Salah satu nama yang mencuat adalah Patris Rumbayan, ibunda dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indira Wijaya.
Para figur itu diduga memiliki peran spesifik dalam rantai pengambilan keputusan atau sebagai pihak yang menitipkan proyek.
Dari klaster eksekutif dan birokrasi, nama Nanik Sudaryati Deyang (Kepala BGN) berada di posisi pertama dalam daftar bocoran.
Kubu Sony menuduh Nanik sangat memahami seluk-beluk penyimpangan tata kelola MBG.
Mantan Waka BGN itu pun didesak Jampidsus untuk diperiksa sebagai saksi kunci.
Mahfud MD juga mendorong Kejagung agar segera melakukan pemeriksaan guna membongkar kasus ini hingga ke akar.
Nanik sendiri memilih bungkam dan tak merespons pertanyaan media tentang sindiran surat tulisan tangan ‘hadiah indah’ dari Sony sebelum ditahan.
Nama Patris Rumbayan juga mencuat di media sosial dengan dugaan memanfaatkan pengaruh kekerabatan tingkat tinggi.
Hal itu diduga demi meloloskan yayasan binaannya dalam proses verifikasi SPPG BGN.
Namun, Elza Syarief mengaku belum melihat langsung detail Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kliennya terkait nama Patris Rumbayan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Patris Rumbayan maupun Seskab Teddy terkait tuduhan tersebut.
Nama Dudung Abdurachman (Kepala Kantor Staf Kepresidenan) juga tercantum dalam daftar intervensi ‘lewat Kepala BGN’.
Ia dituduh memanfaatkan posisi untuk mengamankan kuota dapur MBG.
Dudung pun menepis tudingan itu dan justru mengambil peran proaktif sebagai pengawas eksternal.
Ia menyatakan bahwa KSP telah mendeteksi celah korupsi ‘jual beli titik SPPG’ sejak awal dan melaporkannya ke KPK.
Ia pun menegaskan sikapnya tanpa beban untuk ‘membabat’ siapa saja yang bermain dalam Program Prioritas Nasional (PSN) tersebut.
Nama Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri) juga muncul dalam daftar sebagai pihak yang diduga mendapat kuota atau aliran dana dapur.
Bima membantah keras tuduhan itu dan mengaku tak punya kepentingan pribadi dalam program MBG.
Ia menegaskan tidak memiliki dapur SPPG.
Kehadirannya dalam koordinasi bersama BGN, kata dia, murni bersifat kedinasan untuk mensinergikan pimpinan daerah menurut Keppres Nomor 28 Tahun 2025.
Dua pejabat aktif lainnya, Afriansyah Noor (Wakil Menteri Ketenagakerjaan) dan Ahmad Riza Patria (Wakil Menteri Desa dan PDT), juga masuk daftar.
Mereka diduga telah melakukan lobi-lobi terkait kuota kemitraan wilayah.
Belum ada klarifikasi resmi dari kedua nama tersebut.
Lula Kamal, Staf Khusus Kemenko Bidang Pangan, juga tercatat dalam daftar sebagai representasi koordinasi dari kementeriannya.
Baik Lula maupun kementerian terkait belum memberi tanggapan resmi atas penyebutan nama tersebut.
Dari klaster legislatif, nama Musyafak Rouf (Ketua DPRD Jawa Timur) dituduh melakukan penitipan kuota SPPG di Jatim.
Ia membantah keras dan menyatakan informasi tersebut 100 persen hoaks.
Musyafak menegaskan mekanisme MBG sepenuhnya dikendalikan pusat dan DPRD Jatim tak pernah diajak berembuk.
Ia bahkan menantang publik: “Cari satu saja, kalau ada, saya kasih hadiah, saya tidak ada sama sekali, tidak punya MBG.”
Sumanto (Ketua DPRD Jawa Tengah) juga dikaitkan dengan lobi pengamanan kuota SPPG di wilayahnya.
Berbeda dengan Musyafak, Sumanto belum memberi pernyataan resmi ke publik.
Nama Putih Sari (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra) muncul dalam daftar elite yang diduga memberi ‘atensi’ terhadap SPPG.
Putih Sari merespons dingin dengan menyatakan daftar nama di medsos itu bersumber dari informasi yang tidak jelas.
Ia meminta publik fokus terhadap perbaikan tata kelola BGN dan tak perlu merespons secara berlebihan.
Nama Maharani dan Felly Estelita Runtuwene (Komisi IX DPR RI) juga ada dalam daftar.
Mereka diduga sebagai bagian dari legislatif pengawas kesehatan yang memanfaatkan celah kemitraan dapur.
Namun, keduanya belum memberi tanggapan formal kepada penyidik maupun publik.
Yahya Zaini (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar) tidak merespons tuduhan personal secara langsung.
Ia justru vokal mendesak Kepala BGN yang baru untuk melakukan pembenahan total.
Wihadi Wijanto (Wakil Ketua Banggar DPR RI Fraksi Gerindra) namanya juga tercantum dalam daftar intervensi.
Ia belum memberikan respons publik terkait tuduhan tersebut.
Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB) diduga menggunakan pengaruh pimpinan DPR untuk meloloskan kemitraan yayasan.
Cucun menegaskan parlemen menghormati penuh proses hukum di Kejagung.
Ia memastikan DPR akan memperketat fungsi pengawasan legislatif terhadap tata kelola anggaran BGN ke depan.
Dedi Gumelar dan Muslim Ayub (anggota DPR RI) tercantum sebagai pihak yang diduga menitipkan daftar yayasan konstituennya.
Keduanya juga belum memberi tanggapan resmi atas pencatutan nama mereka.
Irma Suryani Chaniago (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem) disebut sudah teridentifikasi dalam BAP Sony.
Irma secara konsisten membantah adanya keterlibatan pengelolaan SPPG oleh partai politik.
Ia menegaskan NasDem tak punya SPPG.
Uya Kuya (Surya Utama, anggota DPR RI Fraksi PAN) membantah keras tuduhan memiliki 750 dapur MBG.
Ia menyebut tuduhan itu 100 persen fitnah dan hoaks.
Ia pun langsung membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU ITE.
Dari klaster aparat penegak hukum, nama Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK) secara mengejutkan masuk dalam daftar bocoran.
Ia diduga mengamankan kepentingan pengawasan secara ilegal.
Fitroh membantah keras tuduhan itu dan mengaku tak mengenal Sony Sonjaya.
Apsari Dewi (Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta) belum memberikan tanggapan resmi.
Kombes Pol Sumarni (Kapolres Metro Bekasi) yang merupakan istri Direktur Penyidikan KPK juga belum memberi klarifikasi.
Nama dua orang kolonel usulan AHY menghiasi daftar viral sebagai representasi militer.
Mereka diduga dititipkan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menguasai jalur logistik dapur.
Partai Demokrat melalui Herzaky Mahendra Putra membantah keras.
Mereka menegaskan AHY tak mengenal, tak pernah bertemu, dan tak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya.
Isu ‘dua kolonel usulan AHY’ dipastikan sebagai fitnah yang tak berbasis fakta hukum.
Entitas asosiasi pengusaha seperti GAMBI dan Kadin juga tercatat dalam daftar.
Mereka diduga melakukan kartelisasi penyediaan bahan baku dan monopoli hak bangun dapur.
Kadin mengonfirmasi keterlibatan di awal program bersifat ‘gotong royong’ resmi untuk meresmikan enam unit SPPG percontohan.
Nilai proyek percontohan itu mencapai Rp20 miliar untuk melayani 24.000 penerima manfaat.
Penunjukan awal itu dipicu oleh desakan akselerasi program oleh Presiden di tengah keterbatasan mitra swasta yang siap berinvestasi miliaran rupiah di tingkat tapak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
