Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan adanya bukti percakapan WhatsApp internal di Kementerian Keuangan yang menunjukkan sikap penolakan dari Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak terhadap kebijakan mutasi yang digulirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum dirinya diganti dari jabatan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustinus Edy Kristianto saat menjadi narasumber dalam diskusi yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada program Madilog bersama host Margi Syarif.
ADVERTISEMENT
Menurut Agustinus Edy Kristianto gejolak internal di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor penting di balik pergantian Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Ia menjelaskan bahwa konflik tersebut tampak nyata melalui resistensi terhadap mutasi besar-besaran yang diumumkan Purbaya pada hari Jumat tanggal 10 September 2026.
Agustinus Edy Kristianto menuturkan bahwa ia mendapatkan tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp internal Kementerian Keuangan yang memuat pernyataan resmi penolakan tersebut.
Pada pukul 15.50 waktu setempat seseorang yang diduga kuat Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menuliskan pesan berisi permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi sekaligus menegaskan bahwa seluruh pejabat eselon 2 yang tercantum dalam sketsa Menteri Keuangan tertanggal 4 September 2026 khusus untuk Bea Cukai tidak akan dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai.
Alasan yang dikemukakan dalam pesan itu adalah proses mutasi tidak melalui prosedur yang benar mekanisme BAP diabaikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta Dirjen tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Tidak lama kemudian sekitar pukul 16.05 percakapan serupa muncul dari pihak yang diduga Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang isinya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi sekaligus menegaskan bahwa promosi dan mutasi pejabat eselon 2 serta 3 Ditjen Pajak yang diumumkan pada hari itu tidak akan dijalankan.
Keputusan mutasi tersebut dianggap tidak mengikuti prosedur yang sesuai dengan prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai identitas Kementerian Keuangan.
Agustinus Edy Kristianto menilai percakapan WhatsApp tersebut menjadi bukti bahwa pergantian Purbaya tidak terjadi dalam ruang hampa melainkan memiliki preseden konflik yang kuat sebagai sebab-akibat langsung.
Secara politik posisi Purbaya dianggap lemah dalam menghadapi kelompok yang berseberangan dengannya di internal pemerintahan.
Agustinus Edy Kristianto menyoroti adanya soliditas alumni Taruna Nusantara yang memainkan peran dominan dalam gejolak internal tersebut.
Fakta yang dicatatnya menunjukkan Bimo Wijayanto merupakan alumni angkatan 3 Taruna Nusantara lulusan tahun 1995 yang saat ini menjabat Dirjen Pajak.
Prasetyo Hadi sebagai alumni angkatan 6 tahun 1998 kini menduduki posisi Menteri Sekretaris Negara sementara Teddy Indra Wijaya dari angkatan 15 tahun 2007 menempati jabatan Sekretaris Kabinet.
Kedua posisi terakhir tersebut berada di lingkar pertama istana dan memiliki akses langsung untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Menurut Agustinus Edy Kristianto siapa pun yang mampu menjangkau Presiden secara lebih intens akan memenangkan pertarungan politik semacam ini.
Ia menambahkan bahwa konflik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba karena kronologi perselisihan antara Bimo Wijayanto Djaka Budhi Utama dan Purbaya sudah tercatat setidaknya sejak awal tahun 2026.
Pada Januari 2026 Purbaya sempat menyatakan tidak segan menindak pejabat jika kinerjanya tidak memadai kemudian di bulan Mei 2026 muncul isu seputar teks amnesti yang sempat dibatasi pembahasannya.
Perselisihan berlanjut pada soal restitusi pajak serta dividen terkait angka 120 triliun sebelum akhirnya terjadi peristiwa resistensi terhadap mutasi besar tersebut.
Agustinus Edy Kristianto berpendapat ada kemungkinan kepentingan ekonomi di sektor kepabeanan dan perpajakan yang terganggu di samping adanya agenda politik yang lebih besar dari kelompok alumni Taruna Nusantara menuju tahun 2029.
Dari berbagai informasi yang diterimanya kelompok tersebut diduga telah menyiapkan salah satu personelnya untuk bertarung pada pemilihan umum mendatang dengan solidaritas emosional yang kuat sehingga gerakan tersebut dipersiapkan dalam jangka panjang.
Purbaya dinilai tidak sejalan atau bahkan menjadi hambatan bagi agenda tersebut meskipun langkah-langkah yang diambilnya di bidang perpajakan pada dasarnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan mengejar pihak yang merugikan keuangan negara.
Intensifikasi kebijakan tersebut justru memicu reaksi berlawanan dari pihak internal yang merasa terganggu.
Agustinus Edy Kristianto menekankan bahwa ia tidak menuduh kelompok yang berseberangan sebagai pendukung praktik korupsi karena terdapat dinamika politik dan kepentingan yang lebih kompleks di balik pergantian tersebut.
Seluruh informasi ini disampaikan secara terbuka oleh Agustinus Edy Kristianto dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV sebagai bagian dari analisis politik terhadap peristiwa di Kementerian Keuangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
