Repelita Jakarta - Anggota dewan perwakilan rakyat merespons keras polemik berkas syarat pencalonan terkait dugaan penyelundupan regulasi dalam aturan teknis syarat keterpenuhan pendidikan wakil presiden.
Pernyataan keras tersebut dilontarkan oleh salah satu politikus senior, Ahmad Doli Kurnia, melalui siaran video langsung di kanal YouTube iNews Terkini pada Senin, 12 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Langkah ini diambil setelah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, menyebut sejumlah pihak dewan lupa dan munafik terkait pembahasan regulasi di ruang rapat.
Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa dewan tidak pernah menemukan kemunculan pasal delapan belas ayat tiga saat draf dokumen rancangan diserahkan oleh penyelenggara pemilu.
Menurutnya, setiap peraturan teknis wajib melalui serangkaian uji publik serta penyelarasan bersama dengan lembaga pengawas serta badan kehormatan penyelenggara.
Pihak legislatif mengklaim telah mengamankan pointers tertulis hingga rekaman video secara utuh guna membedakan pasal selundupan dengan draf aturan yang asli.
Ahmad Doli Kurnia mendesak agar pimpinan komisi dua segera memanggil kembali seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan rapat dengar pendapat secara terbuka.
Evaluasi menyeluruh ini dirasa penting agar sistem pemilihan di masa mendatang dapat berjalan secara transparan tanpa meninggalkan teka-teki administratif yang berlarut-larut (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
