Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam dilayangkan oleh mantan penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, terhadap perubahan dinamika politik Partai Keadilan Sejahtera yang terkesan menyurutkan nada kritis kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pertanyaan kritis tersebut dipandang sebagai hal lumrah lantaran entitas politik terkait secara terbuka mengusung identitas sebagai wadah perjuangan dakwah.
ADVERTISEMENT
Langkah koreksi terhadap jalannya roda pemerintahan dinilai wajib tepercermin nyata di dalam setiap gerak-gerik politik yang dieksekusi.
"Sebenarnya biasa dan wajar saja ketika kita mengajukan kritik kepada siapapun. Termadus pada PKS," kata Ahmad dalam tulisannya.
Dorongan untuk melayangkan teguran tersebut diklaim lahir dari rasa kepedulian guna menjaga marwah serta konsistensi landasan organisasi.
Keberadaan entitas politik ini dinilai memiliki beban moral yang berbeda ketimbang deretan partai politik nasional lainnya.
"Karena PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sehingga, ruh dakwah itu harus wujud dalam aktivitasnya," ujarnya.
Penciutan intensitas pergerakan massa di jalanan oleh elemen terkait turut mengundang tanda tanya besar bagi perjalanan gerakan politik.
Aksi penggalangan aspirasi publik lewat media demonstrasi dinilai pernah menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari identitas pergerakan.
"Belakangan, elemen PKS maupun 212 jarang terlihat mengkonsolidasi umat dalam kegiatan masyiroh (demo). Padahal, ciri khas PKS adalah demo," kata Ahmad.
Fenomena perubahan sikap tersebut memicu spekulasi mengenai dampak keterlibatan serta pembagian porsi dalam lingkup kekuasaan.
Pergeseran arah perjuangan partai dipertanyakan apakah murni tergiur kenikmatan fasilitas jabatan ataukah mengalami pergeseran prinsip mendasar.
"Apakah sikap kritis dan fungsi dakwah PKS mereda karena ada fasilitas kekuasaan yang dinikmati PKS? Atau PKS telah menjadi seperti partai politik lainnya, yang orientasinya hanya kekuasaan?" ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda unggulan pemerintah pusat tidak luput dari pembicaraan serta perdebatan di ruang publik.
Keterlibatan jajaran kader dalam struktur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi disinyalir menjadi alasan utama meredamnya suara kritis.
"Sebenarnya, partai lainnya pun ikut diam. Mereka hanya fokus menikmati kue kekuasaan termasuk fasilitas bisnis SPPG. Hanya Gerindra dan sejumlah buzzer Prabowo yang membela," katanya.
Sikap pasif serupa juga ditunjukkan oleh jajaran partai koalisi lain yang cenderung mengamankan posisi serta kepentingan kelompok masing-masing.
Pengalihan dana hasil keringat rakyat melalui mekanisme pajak dinilai berisiko menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah bisnis.
Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada skema pelaksanaan program tersebut kian menambah keraguan publik atas tata kelola yang berjalan.
Peran utama partai politik dalam menjaga keseimbangan serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif ditegaskan kembali.
Identitas dakwah yang melekat menambah bobot tanggung jawab moral untuk senantiasa meluruskan setiap kekeliruan penguasa.
"Fungsi partai salah satunya adalah penyeimbang kekuasaan, mengoreksi eksekutif. Fungsi dakwah adalah mengoreksi penguasa dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar," katanya.
Penyambung lidah atas beban hidup dan kesulitan masyarakat luas diyakini harus tetap disuarakan secara terdepan.
Kecenderungan untuk mengambil sikap bungkam dibanding masa-masa sebelumnya memicu pertanyaan mendasar di tengah umat Islam.
"Ketika PKS mengambil mode diam, bukankah wajar publik khususnya umat Islam bertanya, kenapa PKS? Apakah sudah larut dalam kekuasaan dan sibuk menikmati legitnya kue kekuasaan?" ujar Ahmad. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
