Repelita [Jakarta] - Kasus intimidasi sepihak yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan terhadap warga sipil di ruang publik kini dinilai telah bertransformasi menjadi beban legitimasi yang serius bagi otoritas tertinggi pemerintahan.
Aksi kesewenang-wenangan kelompok non-negara tersebut dipandang mencederai upaya penegakan hukum substantif yang berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
ADVERTISEMENT
Tindakan intimidasi verbal maupun fisik di hadapan publik dinilai memicu eskalasi rasa takut yang meluas di tengah kehidupan bermasyarakat.
"yang sebelumnya sudah mengultimatum tokoh sekelas Amin Rais ya kalau menurut saya ini justru menjadi beban bagi presiden ini beban legitimasi negara kalau menurut saya kalau ini diteruskan" tegas praktisi hukum Ahmad Khozinudin saat memberikan pandangan akademisnya.
Pembiaran terhadap ruang gerak premanisme berkedok organisasi massa dikhawatirkan akan memicu mosi tidak percaya publik terhadap komitmen konstitusional pemimpin nasional.
Pemerintah dituntut segera melakukan evaluasi menyeluruh serta pembenahan regulasi terkait eksistensi kelompok yang kerap mempertontonkan superioritas di atas aturan hukum.
"kita rindu negara ini menegakkan hukum dengan seadil-adilnya kita ingin presiden ini bertindak mengayomi rakyatnya bukan mengayomi orang-orang yang selama ini menjilat kepada kekuasaan kita rindu rakyat semuanya terlindungi" lanjut Ahmad Khozinudin dalam penjelasannya.
Langkah konkret penertiban dari jajaran eksekutif sangat dinantikan guna mengembalikan supremasi hukum yang menjamin kesetaraan hak serta perlindungan penuh bagi setiap anak bangsa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
