Repelita [Jakarta] - Sastrawan politik Ahmad Khozinudin menyoroti fenomena polarisasi sosial yang kian tajam sejak era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dimulai pada 2014 silam.
Menurutnya, masyarakat Indonesia mengalami perpecahan berkelanjutan yang bermula dari pengelompokan berbasis dukungan politik dan terus berevolusi hingga kini.
ADVERTISEMENT
Khozinudin menilai pangkal masalah ini terletak pada sikap Jokowi yang dianggap lebih memposisikan diri sebagai pemimpin bagi kelompok pendukungnya saja, bukan sebagai kepala negara bagi seluruh rakyat.
"Pembelaan saat Pilpres 2014 dan 2019, terus dipelihara dan dilestarikan," kata Khozinudin, dikutip Rabu 1 Juli 2026.
Ia mengkritik kebijakan Jokowi yang tetap mempertahankan keberadaan relawan politik meskipun masa kontestasi pemilihan presiden telah berakhir.
"Relawan diberi posisi di berbagai BUMN sebagai komisaris, dengan tugas untuk melindungi kekuasaan, menjadi buzzer pemerintah," kata Khozinudin.
Selain itu, ia menuding Jokowi telah menciderai tatanan konstitusi demi melanggengkan kekuasaan dinasti politik asal Solo.
"Putusan MK Nomor 90 telah merusak prasyarat kepemimpinan nasional yang sebelumnya telah diatur secara limitatif oleh konstitusi," kata Khozinudin.
Kritik serupa juga diarahkan pada dampak sosial kunjungan Jokowi ke Lampung yang dinilai meninggalkan ketegangan di tengah masyarakat adat setempat.
"Jokowi pergi meninggalkan Lampung, dengan luka pembelahan masyarakat adat Lampung," kata Khozinudin.
Penganugerahan gelar adat Paduka Pemuka Bangsa kepada Jokowi disebut-sebut tidak mendapatkan restu dari para tokoh adat setempat, sehingga memicu polemik internal.
"Masyarakat adat Lampung berpolemik. Terbelah, tentang keabsahan gelar pada Jokowi, hingga potensi rusaknya tradisi penganugrahan gelar kehormatan pada masyarakat adat karena kooptasi politik," pungkas Khozinudin. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
